Penerbitan buku himpunan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI merupakan salah satu upaya mengkompilasi kebijakan-kebijakan piminan Mahkamah Agung RI juga di maksudkan untuk memenuhi kebutuhan sebagai bahan acuan bagi para pejabat dan atau aparat badan peradilan dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari, yang memuat kumpulan surat-surat keputusan ketua mahkamah agung RI dari tahun 2010 sa…
Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi, pembentukan kantor pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang, organisasi pengadilan tinggi terdiri dari pimpinan pengadilan negeri yang terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua, hakim anggota, panitera dan sekretaris, panitera merangkap sebagai sekretaris. ketentuan lengkap mengena…
Judul asli : 10 lectures of co-operative lawrnBibliografi
Dalam rangka memenuhi surat sekretaris mahkamah agung bno.508/SEK/OT 01.2/XI/2011 perihal penyusunan laporan tahunan 2011, maka dengan ini telah tersusun laporan tahunan badan urusan administrasi tahun 2011. laporan ini disusun sebagai wujud transparansi dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2011 dalam melaksanakan kegiatan program kerja maupun tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) di l…
Penciptaan budaya hukum dalam menyosong era new normal ini perlu diawali dengan pemahamahan yang baik mengenai bagaimana hukum nasional bergerak dan mengerakkan dinamika masyarakat sehingga tercipta sebuah kesadaran hukum masyaratakat
Penerbitan buku kapita selekta tentang arbitrase dilengkapi dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mahkamah agung republik Indonesia dan BANI disusun untuk memenuhi kebutuhan bagi para hakim dan pencari keadilan agar memudahkan untuk mendapatkan bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan masalah hukum.
Oditur Militer sebagai aparat penegakan hukum di lingkungan TNI melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara bidang penuntutan dan penyidikan.
Isu Sentral dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk dan mekanisme "Pemaksa" terhadap pejabat TUN yang tidak bersedia secara suka rela memenuhi putusan peradilan tata usaha negara? berdasarkan hasil kajian, ketiadaan bentuk dan mekanisme "Pemaksa" putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pejabat TUN serta sikap tidak taat hukum pejabat TUN telah menimbulkan ketidakpastian …