Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan PPAT

Sebagai pejabat umum notaris diberikan kewenangan membuat akta-akta umum antara lain seperti akta pendirian perusahaan perjanjian, risalah rapat, ataupun dokumen lain yang berkaitan dengan berbagai bentuk transkasi sedangkan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) adalah pejabat umum yang menangani akta-akta khusus dibidang pertanahan antara lain seperti akta jual beli dan lainnya, akta-akta yang dib…

Informasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bantuan Hukum

Buku ini berisi informasi peraturan perundang-undangan terkait hak memperoleh keadilan undang-undang no.16 tahun 2011 tentang bantuan hukum merupakan program kerja pemerintah dalam pembangunan hukum yang diselenggarakan untuk membantu secara cuma-cuma penyelesaian permasalahan hukum khususnya bagi masyarakat tidak mampu pedoman dimaksud menginstruksikan bahwa negara menjadmin hak konstitusional…

Peraturan-Peraturan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati/walikota, anggota DPR, DPD, DPRD adalah mewujudkan kedaulatan rakyat serta menghasilkan pemimpin pemerintahan dan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas dan bertanggung jawab berdasarkan pancasila dan UUD 1945 karena itu pemilu yang berlangsung harus menjamin tersalurnya suara rakyat dengan sebaik-baik…

Himpunan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Tahun 2013-2014

Penerbitan buku himpunan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI merupakan salah satu upaya mengkompilasi kebijakan-kebijakan pimpinan Mahkamah Agung RI juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sebagai bahan acuan bagi para pejabat dan atau aparat badan peradilan dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari yang memuat kumpulan surat-surat keputusan ketua Mahkamah Agung RI tahun 2013 sampai d…

Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PER…

Manakala memasuki tahun kedua implementasi cetak biru (blue print) pembaharuan peradilan tahun 2010-2035 melaluli misi kesatu memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan misi keempat mengingkatkan kredibilitas dan trasparansi badan peradilan sehingga semakin banyak regulasi dihasilkan untuk menindak lanjuti buti-butir misi tersebut diantaranya adalah surat edaran Mah…

Informasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan M…

Dalam proses penyusunan kebijakan Mahkamah Agung perlu dibuat pedoman mengikuti pola peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan dengan cara dan metode yang mengikat secara umum antar lembaga baik internal dan eksternal melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.rnUndang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan-u…

Koalisi Perundangan Tentang Jaminan Sosial

Bibliografi

Profil Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

51 hlm.; 16 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.04 Ind p

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

Bibliografi

Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peratu…

Bibliografi