Dilihat dari potensi bencana yang ada, Indonesia merupakan negara dengan potensial bahaya (hazard potency) yang sangat tinggi. beberapa potensi tersebut antara lain adalah gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung api, tanah longsor, angin ribut, kebakaran hutan dan lahan. potensi bencana yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, yaitu potensi bahaya utama (main ha…
Buku ini merupakan kodifikasi peraturan perundang-undangan dalam hukum kepolisian negara republik indonesia, yang dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan dan peraturan pengayaan undang-undang kepolisian negara. pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoma…
Buku ini berisikan peraturan presiden RI nomor 14 tahun 2005 tentang kepaniteraan mahkamah Agung. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/018/SK/III/26 tentang organisasi dan tata kerja kepanieraan mahkamah Agung RI, Peraturan Presiden RI nomor 13 tahun 25 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan tata …
katalog sebagai salah satu sarana temu kembali bisa berupa katalog tercetak maupun dalam bentuk digital dan berbasis web. semakin besar jumlah koleksi yang dimiliki perpustakaan , semakin penting pula kegunaan dari katalog .katalog bisa dipakai sebagai alat indentifikasi dan verfikasi untuk mengetahui judul yang telah terbit dan yang akan diterbitkan bidang tertentu , selain itu katalok dapat d…
Penerbitan kompilasi dan Re_Publikasi putusan-putusan penting yang terdiri dari 3 buku yakni : 1. Putusan Penting tentang sengketa ekonomi syariah (Lanjutan). 2. Putusan Penting tentang Pidana penistaan agama. 3. Putusan Penting tentang sengketa merek terkenal
Penerbitan buku kiprah 8 (delapan) tahun komisi yudisial ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kemunculan, perkembangan, realisasi program dan segala hal yang berhubungan dengan tugas dan wewenang komisi yudisial
sebagai produk reformasi, MK menjadi tumpuan ekspektasi masyarakat yang menginginkan perbaikan dalam bidang ketatanegaraan dan penegakan hukum