Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II.

Edisi

Ed. 2007.

ISBN/ISSN

12308

Deskripsi Fisik

xx, 137 hal.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.066 4 Ind p

Cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035

penyusunan cetak biru bertolak dari implementasi cetak biru 2003 oleh karena itu dibutuhkan evaluasi yang dilakukan terhadap hasil pelaksanaan cetak biru pertama dilakukan dengan ODA. ODA menganalisa di 7(tujuh) area "peradilan yang agung" yang di kelompokan ke dalam 3(tiga) kelompok yang terdiri dari driver (pengarah/pengendali) system and enabler (sistim dan penggerak), dan result (hasil)

Bibliografi Perpustakaan Mahkamah Agung RI Volume 6 Tahun 2015

Bibliografi sebagai salah satu saran temu kembali bisa berupa bibliografi tercetak maupun dalam bentuk digital dan berbasis web. Semakin besae jumlah koleksi yang dimiliki perpustakaan, semakin penting pula kegunaan dari bibliografi. Bibliografi bisa juga dipakai sebagai alat identifikasi dan verifikasi untuk mengetahui judl yang telah terbit atau yang akan diterbitkan dalam bidang tertentu. Se…

Hukum Pidana Adat di Indonesia : Pengkajian Asas, Teori Norma, Praktik dan Pr…

Salah satu point penting yang kami catat dalam diskusi pendalaman bahwa pada umumnya pesert mengakui bahwa hingga saat ini eksistensi hhukum pidana adat di Indonesia masih berlaku karena itu kalangan hakim dalam menjalankan fungsi peradilan seharusnya berpandangan sempit, dogmatis, legalistik, melainkan berkewajiban untuk menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan ya…

Himpunan kebijakan Mahkamah Agung tahun 2016

Proses penyususnan kebijakan Mahkamah Agung telah mengikuti pedoman dan pola peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan dengan cara dan metode yang mengikat secara umum antar lembaga baik internal dan eksternal melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

Buku Panduan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan…

Di terbitkannya buku panduan ini dimaksudkan untuk pedoman bagi para peserta dalam mengikuti seluruh kegiatan rapat kerja nasional dan di harapkan dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien

Template Putusan Perkara Perdata khusus kasasi dan Peninjauan Kembali

Perkara yang termasuk ke dalam lingkup perdata khusus adalah perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, hak kekayaan intelektual, arbitrase, sengketa persaingan usaha, sengketa konsumen, perselisihan hubungan industrail, partai politik dan keterbukaan informasi publik

Laporan Tahunan MA RI 2013

Selama kurun waktu kita melihat bersama bagaimana MA dan lembaga peradilan dibawahnya berhasil melakukan berbagai pencapaian yangcukup membanggakan ada beberapa alasan mengapa tahun 2013 di sebut sebagai tahun prestasi bagi MA dan empat badan peradilan di bawahnya vdi antaranya produktifitas memutus perkara pada tahun 2013 adalah yang tertinggi sepanjang sejarah sejak berdirinya lembaga peradil…

Laporan Tahunan 2014

Memasuki tahu ke empat implemantasi cetak biru (blueprint) pembaharuan peradilan 2010-2035 pada tahun 2014 ini mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya kembali menorek sejumlah pencapaian penting yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi perwujudan visi menjadi peradilan yang agung jika pada laporan tahunan 2013 disebut sebagai tahun prestasi bagi lembaga peradilan indonesia maka tahun 2…

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2016

Sebagai organisasi besar yang memiliki 31.406 personil di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya memeiliki tangtangan yang cukup berat dalam melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan. Berikut adalah beberpa hal yang telah dilakukan Mahkamah Agung sebagai bentuk capaian di tahun 2016 diantaranya : Kinerja penanganan perkara, mengenai kinerja a…