Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah untuk memenuhi kewajiban yang diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja mahkamah agung sesuai instruksi presiden nomor : 7 tahun 1999 tentang laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), Peraturan Presiden no.9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi dan tata kerj…
Berisi Standar Operating Procedures (SOP) dan kinerja di lingkungan Badan Urusan Administrasi tahun 2012. berisi standar operating procedures pada biro-biro di lingkungan badan urusan administrasi dari eselon II sampai dengan eselon IV
Di susunnya buku pedoman pengadaan barang di lingkungan mahkamah agung RI dengan sebaik-baiknya, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 9 Undang-undang no.17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara antara lain agar terciptanya tertib administrasi barang dan pada akhirnya dapat mengetahui jumlah kekayaan negara dilingkungan mahkamah agun…
Sebagaimana diketahui bahwa sebelum adanya ketentuan yang mengharuskan MA-RI menyampaikan laporan tahunan kepada MPR-RI , Mahkamah Agung telah menetapkan kebijaksanaan dan strategi dalam mencapai sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut adalah menumbuhkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan peradila…
Penerbitan buku ini merupakan penerbitan lanjutan dalam upaya untuk sosialisasikan keputusan kasasi dan peninjauan kembali dalam perkara-perkara kepailitan pengadilan niaga sebenernya bukanlah lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanyalah merupakan lembaga pengadilan yang mempunyai kewenangan khusus yaitu memeriksa dan memutuskan permohonan penyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran ut…