Buku ini merupakan hasil karya proyek yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang bermaksud untuk menghimpun secara sistematis kaedah-kaedah / pertimbangan-pertimbangan hukum terpenting yang pernah diputus oleh MA-RI sejak tahun 1950 sampai sekarang. Sistematik yang dipergunakan dalam menyusun buku ini didasarkan pada penggolonhan / klasifikasi hukum yang di pergunakan oleh Pengadilan-Pengadlan Tinggi…
Penerbitan buku himpunan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI merupakan salah satu upaya mengkompilasi kebijakan-kebijakan piminan Mahkamah Agung RI juga di maksudkan untuk memenuhi kebutuhan sebagai bahan acuan bagi para pejabat dan atau aparat badan peradilan dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari, yang memuat kumpulan surat-surat keputusan ketua mahkamah agung RI dari tahun 2010 sa…
Kecepatan Penganan Perkara, KOnsistensi putusan, dan putusan yang berkualitas adalah isu sekaligus harapan publik yang ditujukan pada proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung. bagi Mahkamah Agung sendiri, ketiga isu tersebut sangat relevan dengan kedudukannya sebagai pengadilan tertinggi yang putusannya akan dijadikan acuan standar oleh pengadilan di tingkat bawah. merespon harapan tersebut…
Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi, pembentukan kantor pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang, organisasi pengadilan tinggi terdiri dari pimpinan pengadilan negeri yang terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua, hakim anggota, panitera dan sekretaris, panitera merangkap sebagai sekretaris. ketentuan lengkap mengena…
Dalam rangka memenuhi surat sekretaris mahkamah agung bno.508/SEK/OT 01.2/XI/2011 perihal penyusunan laporan tahunan 2011, maka dengan ini telah tersusun laporan tahunan badan urusan administrasi tahun 2011. laporan ini disusun sebagai wujud transparansi dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2011 dalam melaksanakan kegiatan program kerja maupun tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) di l…
Penerbitan buku kapita selekta tentang arbitrase dilengkapi dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mahkamah agung republik Indonesia dan BANI disusun untuk memenuhi kebutuhan bagi para hakim dan pencari keadilan agar memudahkan untuk mendapatkan bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan masalah hukum.
Isu Sentral dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk dan mekanisme "Pemaksa" terhadap pejabat TUN yang tidak bersedia secara suka rela memenuhi putusan peradilan tata usaha negara? berdasarkan hasil kajian, ketiadaan bentuk dan mekanisme "Pemaksa" putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pejabat TUN serta sikap tidak taat hukum pejabat TUN telah menimbulkan ketidakpastian …
Laporan Tahunan Periode tahun 2004 yang disampaikan pada tanggal 14 april 2005 ini adalah laporan tahunan pertama yang disampaikan kehadapan publik. laporan tahunan ini seharusnya dilaksanakan setiap tanggal 31 maret dengan menggunakan momentum penerapan sistem satu atap yang dimulai tanggal 31 maret 2004 yang lalu.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah untuk memenuhi kewajiban yang diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja mahkamah agung sesuai instruksi presiden nomor : 7 tahun 1999 tentang laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), Peraturan Presiden no.9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi dan tata kerj…
Yang dimaksud dalam undang-undang ini, Tata Usaha Negara adalah asministrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan / atau Pen…