buku ini diterbitkan dalam rangka pelaksanaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (SJDI - Hukum) dengan menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan yang terbaru. Dalam edisi khusus ini disajikan mengenai keimigrasian, kewarganegaraan, serta perlindungan saksi dan korban
Berisi Standar Operating Procedures (SOP) dan kinerja di lingkungan Badan Urusan Administrasi tahun 2012. berisi standar operating procedures pada biro-biro di lingkungan badan urusan administrasi dari eselon II sampai dengan eselon IV
Di susunnya buku pedoman pengadaan barang di lingkungan mahkamah agung RI dengan sebaik-baiknya, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 9 Undang-undang no.17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara antara lain agar terciptanya tertib administrasi barang dan pada akhirnya dapat mengetahui jumlah kekayaan negara dilingkungan mahkamah agun…
Mahkamah Agung telah menyelenggarakan Rakernas dan Rakernis dengan para ketua pengadilan tingkat banding dan beberapakali mengikutsertakan para ketua pengadilan tingkat pertama tertentu dari semua lingkungan peradilan seluruh Indonesia, juga diikuti oleh pejabat Mahkamah Agung. pada buku ini telah dihimpun hasil Rakernis dan Rakernas yang telah dilaksanakan pada tahun 2004-2007 dengan tema yang…
Buku ini berisi tentang pembahasan materi rapat kerja nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2008, dan berisi mengenai laporan penanggung jawab rapat kerja nasional mahkamah agung republik Indonesia tahun 2008 dan berbagai pembahasan rapat kerja nasional mahkamah agung republik indonesia tahun 2008
Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menerbitkan rumusan hasil rapat pleno kamar dalam sebuah buku yang digabungkan dengan berbagai kebijakan dibidang teknis dan manajemen perkara. Dalam penerbitan sekarang ini, kami menyajikan rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut secara tersendiri dengan sistematika yang berbeda. Jika sebelumnya disusun berdasarkan kronologis SEMA, maka pada penerbitan sekara…
Menjelaskan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2004, tanggal 28 Maret 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan berikut dengan lampiran yaitu tentang rumusan hukum hasil pleno kamar perdata.
Penerbitan buku ini merupakan penggabungan secara lengkap dari SEMA dan PERMA , baik yang masih diberlakukan sejak tahun 1951 samapi dengan tahun 2007, guna memenuhi kebutuhan dan tambahan pengetahuan bagi para pejabat maupun petugas dalam jajaran 4 (empat) lingkungan peradilan di seluruh Indonesia, dalam melksanakan tugas sehari-sehari.
Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 46 undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan dalam rangka membrikan dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara pada 4 (empat) lingkungan peradilanperlu menetapkan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretarian peradilan.
Buku ini dinamakan buku I yang dilengkapi rincian tentang pola kelembagaan peradilan, administrasi kepegawaian peradilan. administrasi perencanaan, administrasi tata persuratan, tata kearsipan dan administrasi keprotokolan, kehumasan dan keamanan, administrasi perbendaharaan, pedoman bangunan kantor dan rumah jabatan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, prototype gedung pengadilan dan rum…