Buku II cetakan pertama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI merupakan buku yang membahas pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan pada peradilan pidana umum. Teknis administrasi mulai dari penerimaan perkara, mendaftar perkara banding sampai dengan putusan, ini dibahas dengan jelas dibuku ini.
Sebagai pelaksanaan undang undang no.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, (lembaran negara RI tahun 2004 no.8, tambahan lembaran negara no.4358, dipandang perlu menetapkan susnan organisasi dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan sekretariat pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
Praktek yang ada selama ini di MA RI yang belum memiliki pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi tertulis dan menyeluruh untuk seluruh jajaran pimpinan dalam hubungan dengan tugas tugas penanganan perkara maupun administrasi dan ketertiban intern mahkamah agung RI. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara yang merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman/dari semua lingkungan per…
buku ini berisikan surat edaran Mahkamah Agung dan peraturan mahkamah agung dari tahun 2008 sampai tahun 2014. sema tahun 2008 berisikan 13 surat edaran dan 3 peraturan mahkamah agung (Perma). sema tahun 2009 berisikan 14 surat edaran 4 Perma dan sema 2010 sampai dengan 2014
cakapan dari isi profil mahkamah agung ini adalah yaitu adanya arti lambang MA, sejarah MA, dan fungsi mahkamah agung RI sebagai tonggak pelaksana reformasi birokrasi senantiasa memningkatkan kinerja dan semangat pengabdiannya dengan sistem birokrasi satu atap yang menjadi platform reformasi biroraksi mahkamah agung menjadi lembaga yang terbuka dan dinamis.
LAKIP Badan Usaha Administrasi tahun 2010 ini disusun berdasarkan laporan terhadap pencapaian kinerja dari Eselon II di lingkungan badan urusan Administrasi selama kurun waktu dari Januari - Desember 2010 yang dianjurkan di analisa dan dibandingkan dengan rencana kinerja 2010.
BUku ini berisi permasalahan yang di dalamnya perlu adanya persamaan persepsi untuk penerapan hukumnya. Permasalahan terebut membahas hal pembatasan upaya hukum kasasi yang diatur pasal 45A UU MA, Hal pemberhetian kades oleh bupati dan status daerah otorita, Hal lenggang waktu pengajuan gugatan Eks pasal 55 uu PERATUN. Hal keabsahan alat bukti surat pengadilan, hal siapa yang didukan sebagai pe…
Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung RI yang diadakan di Palemban pada tahun 2009 rapat ini membahas mengenai pemecahan masalah Hukum dala praktek di PN/PT Bidang Pidana Khusus.