Buku ini dapat dikaitkan dengan substansi demokrasi electoral dan kepentingan membangun birokrasi yang baik dalam negara. kita akui sejarah kepemiluan di Indonesia tidak pernah tuntas menyelesaikan persoalan netralitas ASN, meski berbagai peraturan perundangan mengaturnya.
Buku ini berisikan peraturan presiden RI nomor 14 tahun 2005 tentang kepaniteraan mahkamah Agung. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/018/SK/III/26 tentang organisasi dan tata kerja kepanieraan mahkamah Agung RI, Peraturan Presiden RI nomor 13 tahun 25 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan tata …
katalog sebagai salah satu sarana temu kembali bisa berupa katalog tercetak maupun dalam bentuk digital dan berbasis web. semakin besar jumlah koleksi yang dimiliki perpustakaan , semakin penting pula kegunaan dari katalog .katalog bisa dipakai sebagai alat indentifikasi dan verfikasi untuk mengetahui judul yang telah terbit dan yang akan diterbitkan bidang tertentu , selain itu katalok dapat d…
Buku ini membantu para mahasiswa, peneliti, akademi, praktisi, juga para pengambil kebijakan hukum dalam menemami dan mendalami tahapan-tahapan dalam penelitian hukum.
Ketika revolusi kemerdekaan sedang bergejolak di seluruh tanah air kita Indonesia dan sedang hebatnya pula dilaksanakan di Minangkabau.
Penerbitan kompilasi dan Re_Publikasi putusan-putusan penting yang terdiri dari 3 buku yakni : 1. Putusan Penting tentang sengketa ekonomi syariah (Lanjutan). 2. Putusan Penting tentang Pidana penistaan agama. 3. Putusan Penting tentang sengketa merek terkenal