Himpunan kebijakan Mahkamah Agung tahun 2017

Proses penyusunan kebijakan Mahkamah Agung telah mengikuti pedoman dan pola peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan dengan cara metode yang mengikat secara umum antar lenbaga, baik onternal dan eksternal melalui tahap perencanaan, penyususnan, pembahsann pengesahan dan pengundangan. Buku ini memuat regulasi yang telah digulirkan oleh Mahkamah Agung sebagai pelengkap pencarian per…

Buku II tata Laksana Peradilan pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaiakan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Selain kewenangan tersebut, Pengadilan tata usaha negara di tingkat pertama. Selain kewenangan tersebut, pengadilaan tata usaha negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesiaikan sengketa tata usaha negara yang telah dilakukan upaya keberatan. Apabila pe…

Prosiding seminar " penguatan implementasi keuangan Mahkamah Syariah dalam pe…

Penerbitan proseding "penguatan implementasi kewenangan Mahkamah Syar'iah dalam penyelesaian perkara jinayah di Aceh" dilatarbelakangi oleh lahirnya kewenangan Mahkamah Syar;ian dalam penyelesaian perkara jinayah, selain perkara hukum keluarga dan muamanah, perluasan kewenangan Mahkamah Sayar'iah di Aceh telah menjadi tonggak perubahan paradigma politik hukum nasional, dari politik unifikasi hu…

Supreme court of the republic of Indonesia, Speech by the chief justice of th…

Edisi

Ed. 2017.

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

23 hlm, ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 Ind s

Perbandingan Hukum Pidana

Bibliografi

Permasalahan hukum pada pengadilan tinggi agama se-Indonesia dan Mahkamah sya…

pada laporan ini membahas mengenai permasalahan hukum pada pengadilan tinggi agama se-Indonesia dan mahkamah syari'yah provinsi Nanggroe Aceh Darusalam. seperti salah satu contoh kasus di MS. Sinabang dalam petitum surag gugatan perkara cerai gugat, penggugat (isteri) menuntut supaya tergugat (suami) membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada penggugat. sedangkan tergugat menolak membayar dengan a…

Soeharto

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

979-8085-01-9

Deskripsi Fisik

xiv,599 hal : ilus; 21,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

923.1 Suh s

Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan tata usaha negara buku II

Buku ini berisikan pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan tata usaha negara dilingkungan mahkamah agung ri

Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama buku II

Buku ini dinamakan buku II yaitu pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan diperadilan tingkat pertama dan tingkat banding, serta lampiran formulis-formulir yang berlaku di setiap lingkungan peradilan.

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II.

Edisi

Ed. 2007.

ISBN/ISSN

12308

Deskripsi Fisik

xx, 137 hal.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.066 4 Ind p