Didalam buku ini kita akan disajikan berbagai data fakta, dan informasi dari setiap denyut penyelenggaraan pilpres 2014 yang di kemas lewat uraian data dan infogratif yang apik dan menarik. Lewat buku ini pembaca akan disuguhkan bagaimana dinamisnya penyelenggaraan pilpres 2014 serta berbagai informasi mulai dari pilpres visi misi pasangan calon presiden dan wakil presiden, payung hukum penyele…
Buku himpunan peraturan perundang-undangan pertahanan, pertahanan lingkungan hidup dan amdal jilid 6 ini merupakan kelanjutan dari buku pertahanan jilid 1, 2, 3, dan 4 thun 2006. Isi dari buku pertahanan jilid ke 5 tahun 2007 ini antara lain undang-undang pertahanan, undang-undang lingkungan hidup, peraturan pemerintah, peraturan presiden, intruksi presiden, peraturan menteri dan keputusan ment…
Buku ini merupakan penggabungan secara lengkap dari SEMA dan PERMA yang masih berlaku sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 guna memenuhi kebutuhan tambahan pengetahuan bagi para pengguna perpustakaan.
Buku himpunan peraturan perundang-undangan pertahanan dari tahun 1951-2004, secara lengkap dan berurutan isi dari buku jilid ke 2 ini antara lain. Undang-undang pertahanan, perpu pertahanan, dan peraturan pemerintah.
Buku himpunan perundang-undangan jilid 2 ini merupakan kelanjutan dari jilid 1 tahun 2006 isi dari buku ke 2 ini antara lain. Keputusan presiden pertahanan, peratuan menteri agraria/KBPN, keputusan menteri agraria/ KBPN, saat edaran menteri agraria/KBPN dan instruksi menteri agraria/KBPN.
Penerbitan buku ini merupakan salah satu upaya mengkompilasi kebijakan-kebijakan kecil pimpinan Mahkamah Agung RI juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informaasi sebagai bahan acuan bagi para pejabat dan atau aparat badan peradilan dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari yang memuat kumpulan srat-surat keputusan ketua Mahkamah Agung RI dari tahun 2014 sampai dengan 2015 untuk mereali…
Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggan berat terhadap hak asasi manusia. Korupsi di indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara…