Organisasi dan tata kerja kepaniteraan / jenderal Mahkamah Agung RI dan organ…

Buku ini berisikan peraturan presiden RI nomor 14 tahun 2005 tentang kepaniteraan mahkamah Agung. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/018/SK/III/26 tentang organisasi dan tata kerja kepanieraan mahkamah Agung RI, Peraturan Presiden RI nomor 13 tahun 25 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan tata …

Himpunan kebijakan Mahkamah Agung tahun 2017

Proses penyusunan kebijakan Mahkamah Agung telah mengikuti pedoman dan pola peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan dengan cara metode yang mengikat secara umum antar lenbaga, baik onternal dan eksternal melalui tahap perencanaan, penyususnan, pembahsann pengesahan dan pengundangan. Buku ini memuat regulasi yang telah digulirkan oleh Mahkamah Agung sebagai pelengkap pencarian per…

Buku II tata Laksana Peradilan pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaiakan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Selain kewenangan tersebut, Pengadilan tata usaha negara di tingkat pertama. Selain kewenangan tersebut, pengadilaan tata usaha negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesiaikan sengketa tata usaha negara yang telah dilakukan upaya keberatan. Apabila pe…

Prosiding seminar " penguatan implementasi keuangan Mahkamah Syariah dalam pe…

Penerbitan proseding "penguatan implementasi kewenangan Mahkamah Syar'iah dalam penyelesaian perkara jinayah di Aceh" dilatarbelakangi oleh lahirnya kewenangan Mahkamah Syar;ian dalam penyelesaian perkara jinayah, selain perkara hukum keluarga dan muamanah, perluasan kewenangan Mahkamah Sayar'iah di Aceh telah menjadi tonggak perubahan paradigma politik hukum nasional, dari politik unifikasi hu…

Supreme court of the republic of Indonesia, Speech by the chief justice of th…

Edisi

Ed. 2017.

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

23 hlm, ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 Ind s

Bibliografi Perpustakaan Mahkamah Agung RI Volume 6 Tahun 2015

Bibliografi sebagai salah satu saran temu kembali bisa berupa bibliografi tercetak maupun dalam bentuk digital dan berbasis web. Semakin besae jumlah koleksi yang dimiliki perpustakaan, semakin penting pula kegunaan dari bibliografi. Bibliografi bisa juga dipakai sebagai alat identifikasi dan verifikasi untuk mengetahui judl yang telah terbit atau yang akan diterbitkan dalam bidang tertentu. Se…

Hukum Pidana Adat di Indonesia : Pengkajian Asas, Teori Norma, Praktik dan Pr…

Salah satu point penting yang kami catat dalam diskusi pendalaman bahwa pada umumnya pesert mengakui bahwa hingga saat ini eksistensi hhukum pidana adat di Indonesia masih berlaku karena itu kalangan hakim dalam menjalankan fungsi peradilan seharusnya berpandangan sempit, dogmatis, legalistik, melainkan berkewajiban untuk menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan ya…

Himpunan kebijakan Mahkamah Agung tahun 2016

Proses penyususnan kebijakan Mahkamah Agung telah mengikuti pedoman dan pola peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan dengan cara dan metode yang mengikat secara umum antar lembaga baik internal dan eksternal melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

Laporan Tahunan 2014

Memasuki tahu ke empat implemantasi cetak biru (blueprint) pembaharuan peradilan 2010-2035 pada tahun 2014 ini mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya kembali menorek sejumlah pencapaian penting yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi perwujudan visi menjadi peradilan yang agung jika pada laporan tahunan 2013 disebut sebagai tahun prestasi bagi lembaga peradilan indonesia maka tahun 2…

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2016

Sebagai organisasi besar yang memiliki 31.406 personil di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya memeiliki tangtangan yang cukup berat dalam melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan. Berikut adalah beberpa hal yang telah dilakukan Mahkamah Agung sebagai bentuk capaian di tahun 2016 diantaranya : Kinerja penanganan perkara, mengenai kinerja a…