Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 tahun 2002 tentang tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dinilai semakin memicu kerusakan hutan di Indonesia.
informasi Geospasial (IG) merupakan alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. IG sangat berguna sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana t…
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengunaan keuangan yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang atau jasa pemerintah. sehungan dengan hal tersebut. PP tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dimaksudkan untuk memberikan pedoman peraturan mengenai tata cara pengadaan barang atau jasa yang sederhana, jelas, dan komprehensif.
Buku saku ini berisikan undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang. Pertimbangan pembuatan undang-undang ini bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 (dalam dua bahasa Inggris…
Keberadaan saksi dan korban sangat menentukian jalan mengungkapkan adnya suatu tindak pidana pada proses peradilan pidana oleh karenanya UU ini memberikan perlindungan terhadap saksi & korban yang lebih menyempurnakan dari UU terdahulu.
Didalamnya dilengkapi dengan adanya Undang-undang perkawinan beserta penjelasannya dan undang-undang pokok agraria beserta penjelasannya.
Buku ini disusun dengan maksud agar informasi tentang Mahkamah Konstitusi bisa diketahui oleh khalayak sebagai pedoman penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.