Kompliasi dan Re_Publikasi Putusan-putusan perkara pidana penistaan agama

Penerbitan kompilasi dan Re_Publikasi putusan-putusan penting yang terdiri dari 3 buku yakni : 1. Putusan Penting tentang sengketa ekonomi syariah (Lanjutan). 2. Putusan Penting tentang Pidana penistaan agama. 3. Putusan Penting tentang sengketa merek terkenal

Kompilasi dan Re_Publikasi putusan-putusan pengadilan militer

Penerbitan "Kompilasi dan Re_Publikasi putusan-putusan penting yang terdiri dari 4 buku yakni : Putusan Pengadilan Militer, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Putusan tentang gugatan sederhana, putusan tentang arbitrase

Kompilasi dan Re_Publikasi Putusan-putusan perkara ekonomi syariah

Penerbitan "Kompilasi dan Re-Publikasi putusan-putusan penting" yang terdiri dari 3 buku yakni : 1. putusan-putusan penting tentang sengketa ekonomi syariah. 2. Putusan penting tentang pidana penistaan agama . 3. putusan penting tentang sengketa merk terkenal

Himpunan Peraturan Kepegawaian tentang syarat-syarat pengangkatan PNS dalam j…

Buku ini berisikan tentang peraturan kepegawaian tentang syarat-syarat pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dan fungsional edisi ke-2. maksud dan tujuan penyusunan peraturan kepegawaian ini dipergunakan untuk dijadikan sebagai pedoman dan pegangan untuk mempermudah bagi para pejabat dan pelaksana yang menangani langsung pekerjaan di bidang kepegawaian

Himpunan kebijakan Mahkamah Agung tahun 2017

Proses penyusunan kebijakan Mahkamah Agung telah mengikuti pedoman dan pola peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan dengan cara metode yang mengikat secara umum antar lenbaga, baik onternal dan eksternal melalui tahap perencanaan, penyususnan, pembahsann pengesahan dan pengundangan. Buku ini memuat regulasi yang telah digulirkan oleh Mahkamah Agung sebagai pelengkap pencarian per…

Buku II tata Laksana Peradilan pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaiakan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Selain kewenangan tersebut, Pengadilan tata usaha negara di tingkat pertama. Selain kewenangan tersebut, pengadilaan tata usaha negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesiaikan sengketa tata usaha negara yang telah dilakukan upaya keberatan. Apabila pe…

Prosiding seminar " penguatan implementasi keuangan Mahkamah Syariah dalam pe…

Penerbitan proseding "penguatan implementasi kewenangan Mahkamah Syar'iah dalam penyelesaian perkara jinayah di Aceh" dilatarbelakangi oleh lahirnya kewenangan Mahkamah Syar;ian dalam penyelesaian perkara jinayah, selain perkara hukum keluarga dan muamanah, perluasan kewenangan Mahkamah Sayar'iah di Aceh telah menjadi tonggak perubahan paradigma politik hukum nasional, dari politik unifikasi hu…

Supreme court of the republic of Indonesia, Speech by the chief justice of th…

Edisi

Ed. 2017.

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

23 hlm, ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 Ind s

Permasalahan hukum pada pengadilan tinggi agama se-Indonesia dan Mahkamah sya…

pada laporan ini membahas mengenai permasalahan hukum pada pengadilan tinggi agama se-Indonesia dan mahkamah syari'yah provinsi Nanggroe Aceh Darusalam. seperti salah satu contoh kasus di MS. Sinabang dalam petitum surag gugatan perkara cerai gugat, penggugat (isteri) menuntut supaya tergugat (suami) membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada penggugat. sedangkan tergugat menolak membayar dengan a…

Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan tata usaha negara buku II

Buku ini berisikan pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan tata usaha negara dilingkungan mahkamah agung ri