Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama buku II

Buku ini dinamakan buku II yaitu pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan diperadilan tingkat pertama dan tingkat banding, serta lampiran formulis-formulir yang berlaku di setiap lingkungan peradilan.

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II.

Edisi

Ed. 2007.

ISBN/ISSN

12308

Deskripsi Fisik

xx, 137 hal.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.066 4 Ind p

Cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035

penyusunan cetak biru bertolak dari implementasi cetak biru 2003 oleh karena itu dibutuhkan evaluasi yang dilakukan terhadap hasil pelaksanaan cetak biru pertama dilakukan dengan ODA. ODA menganalisa di 7(tujuh) area "peradilan yang agung" yang di kelompokan ke dalam 3(tiga) kelompok yang terdiri dari driver (pengarah/pengendali) system and enabler (sistim dan penggerak), dan result (hasil)

Bibliografi Perpustakaan Mahkamah Agung RI Volume 6 Tahun 2015

Bibliografi sebagai salah satu saran temu kembali bisa berupa bibliografi tercetak maupun dalam bentuk digital dan berbasis web. Semakin besae jumlah koleksi yang dimiliki perpustakaan, semakin penting pula kegunaan dari bibliografi. Bibliografi bisa juga dipakai sebagai alat identifikasi dan verifikasi untuk mengetahui judl yang telah terbit atau yang akan diterbitkan dalam bidang tertentu. Se…

Hukum Pidana Adat di Indonesia : Pengkajian Asas, Teori Norma, Praktik dan Pr…

Salah satu point penting yang kami catat dalam diskusi pendalaman bahwa pada umumnya pesert mengakui bahwa hingga saat ini eksistensi hhukum pidana adat di Indonesia masih berlaku karena itu kalangan hakim dalam menjalankan fungsi peradilan seharusnya berpandangan sempit, dogmatis, legalistik, melainkan berkewajiban untuk menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan ya…

Pemecahan Masalah Hukum dalam Praktek di PN/PT Bidang Pidana Umum

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

55 Hal ; 28 Cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 Ind p

Himpunan kebijakan Mahkamah Agung tahun 2016

Proses penyususnan kebijakan Mahkamah Agung telah mengikuti pedoman dan pola peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan dengan cara dan metode yang mengikat secara umum antar lembaga baik internal dan eksternal melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

Buku Panduan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan…

Di terbitkannya buku panduan ini dimaksudkan untuk pedoman bagi para peserta dalam mengikuti seluruh kegiatan rapat kerja nasional dan di harapkan dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien

Template Putusan Perkara Perdata khusus kasasi dan Peninjauan Kembali

Perkara yang termasuk ke dalam lingkup perdata khusus adalah perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, hak kekayaan intelektual, arbitrase, sengketa persaingan usaha, sengketa konsumen, perselisihan hubungan industrail, partai politik dan keterbukaan informasi publik

Laporan Tahunan MA RI 2013

Selama kurun waktu kita melihat bersama bagaimana MA dan lembaga peradilan dibawahnya berhasil melakukan berbagai pencapaian yangcukup membanggakan ada beberapa alasan mengapa tahun 2013 di sebut sebagai tahun prestasi bagi MA dan empat badan peradilan di bawahnya vdi antaranya produktifitas memutus perkara pada tahun 2013 adalah yang tertinggi sepanjang sejarah sejak berdirinya lembaga peradil…