Isu Sentral dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk dan mekanisme "Pemaksa" terhadap pejabat TUN yang tidak bersedia secara suka rela memenuhi putusan peradilan tata usaha negara? berdasarkan hasil kajian, ketiadaan bentuk dan mekanisme "Pemaksa" putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pejabat TUN serta sikap tidak taat hukum pejabat TUN telah menimbulkan ketidakpastian …
Laporan Tahunan Periode tahun 2004 yang disampaikan pada tanggal 14 april 2005 ini adalah laporan tahunan pertama yang disampaikan kehadapan publik. laporan tahunan ini seharusnya dilaksanakan setiap tanggal 31 maret dengan menggunakan momentum penerapan sistem satu atap yang dimulai tanggal 31 maret 2004 yang lalu.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah untuk memenuhi kewajiban yang diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja mahkamah agung sesuai instruksi presiden nomor : 7 tahun 1999 tentang laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), Peraturan Presiden no.9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi dan tata kerj…
Bibilografi
Yang dimaksud dalam undang-undang ini, Tata Usaha Negara adalah asministrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan / atau Pen…
buku ini diterbitkan dalam rangka pelaksanaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (SJDI - Hukum) dengan menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan yang terbaru. Dalam edisi khusus ini disajikan mengenai keimigrasian, kewarganegaraan, serta perlindungan saksi dan korban
Berisi Standar Operating Procedures (SOP) dan kinerja di lingkungan Badan Urusan Administrasi tahun 2012. berisi standar operating procedures pada biro-biro di lingkungan badan urusan administrasi dari eselon II sampai dengan eselon IV
Di susunnya buku pedoman pengadaan barang di lingkungan mahkamah agung RI dengan sebaik-baiknya, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 9 Undang-undang no.17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara antara lain agar terciptanya tertib administrasi barang dan pada akhirnya dapat mengetahui jumlah kekayaan negara dilingkungan mahkamah agun…
Mahkamah Agung telah menyelenggarakan Rakernas dan Rakernis dengan para ketua pengadilan tingkat banding dan beberapakali mengikutsertakan para ketua pengadilan tingkat pertama tertentu dari semua lingkungan peradilan seluruh Indonesia, juga diikuti oleh pejabat Mahkamah Agung. pada buku ini telah dihimpun hasil Rakernis dan Rakernas yang telah dilaksanakan pada tahun 2004-2007 dengan tema yang…
Buku ini berisi tentang pembahasan materi rapat kerja nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2008, dan berisi mengenai laporan penanggung jawab rapat kerja nasional mahkamah agung republik Indonesia tahun 2008 dan berbagai pembahasan rapat kerja nasional mahkamah agung republik indonesia tahun 2008