Himpunan kebijakan Mahkamah Agung tahun 2017

Proses penyusunan kebijakan Mahkamah Agung telah mengikuti pedoman dan pola peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan dengan cara metode yang mengikat secara umum antar lenbaga, baik onternal dan eksternal melalui tahap perencanaan, penyususnan, pembahsann pengesahan dan pengundangan. Buku ini memuat regulasi yang telah digulirkan oleh Mahkamah Agung sebagai pelengkap pencarian per…

Buku II tata Laksana Peradilan pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaiakan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Selain kewenangan tersebut, Pengadilan tata usaha negara di tingkat pertama. Selain kewenangan tersebut, pengadilaan tata usaha negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesiaikan sengketa tata usaha negara yang telah dilakukan upaya keberatan. Apabila pe…

Prosiding seminar " penguatan implementasi keuangan Mahkamah Syariah dalam pe…

Penerbitan proseding "penguatan implementasi kewenangan Mahkamah Syar'iah dalam penyelesaian perkara jinayah di Aceh" dilatarbelakangi oleh lahirnya kewenangan Mahkamah Syar;ian dalam penyelesaian perkara jinayah, selain perkara hukum keluarga dan muamanah, perluasan kewenangan Mahkamah Sayar'iah di Aceh telah menjadi tonggak perubahan paradigma politik hukum nasional, dari politik unifikasi hu…

Supreme court of the republic of Indonesia, Speech by the chief justice of th…

Edisi

Ed. 2017.

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

23 hlm, ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 Ind s

Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan tata usaha negara buku II

Buku ini berisikan pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan tata usaha negara dilingkungan mahkamah agung ri

Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama buku II

Buku ini dinamakan buku II yaitu pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan diperadilan tingkat pertama dan tingkat banding, serta lampiran formulis-formulir yang berlaku di setiap lingkungan peradilan.

Cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035

penyusunan cetak biru bertolak dari implementasi cetak biru 2003 oleh karena itu dibutuhkan evaluasi yang dilakukan terhadap hasil pelaksanaan cetak biru pertama dilakukan dengan ODA. ODA menganalisa di 7(tujuh) area "peradilan yang agung" yang di kelompokan ke dalam 3(tiga) kelompok yang terdiri dari driver (pengarah/pengendali) system and enabler (sistim dan penggerak), dan result (hasil)

Bibliografi Perpustakaan Mahkamah Agung RI Volume 6 Tahun 2015

Bibliografi sebagai salah satu saran temu kembali bisa berupa bibliografi tercetak maupun dalam bentuk digital dan berbasis web. Semakin besae jumlah koleksi yang dimiliki perpustakaan, semakin penting pula kegunaan dari bibliografi. Bibliografi bisa juga dipakai sebagai alat identifikasi dan verifikasi untuk mengetahui judl yang telah terbit atau yang akan diterbitkan dalam bidang tertentu. Se…

Hukum Pidana Adat di Indonesia : Pengkajian Asas, Teori Norma, Praktik dan Pr…

Salah satu point penting yang kami catat dalam diskusi pendalaman bahwa pada umumnya pesert mengakui bahwa hingga saat ini eksistensi hhukum pidana adat di Indonesia masih berlaku karena itu kalangan hakim dalam menjalankan fungsi peradilan seharusnya berpandangan sempit, dogmatis, legalistik, melainkan berkewajiban untuk menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan ya…

Pemecahan Masalah Hukum dalam Praktek di PN/PT Bidang Pidana Umum

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

55 Hal ; 28 Cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 Ind p