Proses penyususnan kebijakan Mahkamah Agung telah mengikuti pedoman dan pola peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan dengan cara dan metode yang mengikat secara umum antar lembaga baik internal dan eksternal melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.
Di terbitkannya buku panduan ini dimaksudkan untuk pedoman bagi para peserta dalam mengikuti seluruh kegiatan rapat kerja nasional dan di harapkan dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien
Perkara yang termasuk ke dalam lingkup perdata khusus adalah perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, hak kekayaan intelektual, arbitrase, sengketa persaingan usaha, sengketa konsumen, perselisihan hubungan industrail, partai politik dan keterbukaan informasi publik
Selama kurun waktu kita melihat bersama bagaimana MA dan lembaga peradilan dibawahnya berhasil melakukan berbagai pencapaian yangcukup membanggakan ada beberapa alasan mengapa tahun 2013 di sebut sebagai tahun prestasi bagi MA dan empat badan peradilan di bawahnya vdi antaranya produktifitas memutus perkara pada tahun 2013 adalah yang tertinggi sepanjang sejarah sejak berdirinya lembaga peradil…
Memasuki tahu ke empat implemantasi cetak biru (blueprint) pembaharuan peradilan 2010-2035 pada tahun 2014 ini mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya kembali menorek sejumlah pencapaian penting yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi perwujudan visi menjadi peradilan yang agung jika pada laporan tahunan 2013 disebut sebagai tahun prestasi bagi lembaga peradilan indonesia maka tahun 2…
Sebagai organisasi besar yang memiliki 31.406 personil di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya memeiliki tangtangan yang cukup berat dalam melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan. Berikut adalah beberpa hal yang telah dilakukan Mahkamah Agung sebagai bentuk capaian di tahun 2016 diantaranya : Kinerja penanganan perkara, mengenai kinerja a…
Profil perpustakaan Mahkamah Agung RI tahun 2017 ini merupakan buku profil yang memuat seluruh kegiatan, saranadan prasarana, juga SDM yang ada di perpustakaan. Perpustakaan Mahkamah Agung RI termasuk dalam perpustakaan khusus, karena perpustakaan Mahkamah Agung banyak menekankan koleksinya pada bidang khusus yaitu bidang hukum. Dengan diterbitkannya buku profil perpustakaan yang baru ini dihar…
Buku himpunan kebijkan Mahkamah Agung di bidang teknis dan administrasi peradilan. Melalui penerbitan kebijakan ini Mahkamah Agung di era kepemimpinan M.Hatta Ali mendorong kesinambungan dan penguatan pembaruan peradilan dengan mengacu pada cetak biru pembaruan peradilan tahun 2010 - 2035. Buku ini terbagi dalam dua jilid, jilid I terdiri dari himpunan peraturan MA dan SEMA, dan jilid II terdi…
Penerbitan buku ini merupakan salah satu upaya mengkopilasi kebijakan - kebijakan kecil pimpinan Mahkamah Agung RI, juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi sebagai acuan bagi para pejabat dan atau aparat Badan Peradilan dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari - hari, yang memuat kumpulan surat-surat keputusan ketua Mahkamah Agung RI dari tahun 2014 sampai dengan 2015. Untuk mereali…
Pada bab II bagian pertma pasal 2 menjelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi dari pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku pada bagian kedua pasal 3 terdiri dari 2 butir (1)pengadilan menyaediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat di akses oleh publik pada butir (2) pengadilan tidak dapat mewajibkan menyebutkan tujuan atau alasan mengajukan permoh…