Pembaruan kedua funsi ini menempati area utama dalam cetak biru pembaruan peradilan sebagai pelaku pembaruan harus memahami setiap kebijakan yang dilahirkan. Sepanjang tahun 2014 berbagai kebijkan di runah teknis dan manajemen perkara telah dilahirkan. Kepaniteraan mencatat ada 7 produk peraturan tersebut, 2 (dua) peraturan berkaitan dengan penguatan sistem kamar, sedangkan 5 (lima) peraturan l…
Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan menulis suatu perkara harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. jika dalam hukum tertulis tidak cukup tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber - sumber lain seperti : yurisprudensi, traktat, doktrin. Dalam dunia hukum dan hampir tidak ada ahli hukum yang tidak …
Buku ini berisikan peraturan perundang-undangan tahun 2012 berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan masalah sosial dan hukum sebagai salah satu upaya nyata dalam perluasan peraturan perundang undangan dan bahan hukum lainnya. Lebih dalamnya buku ini membahas tentang keputusan kepala badan urusan Administrasi MA RI. Undang - undang RI No 7 Tahun 2012, Undang - Undang RI No 9 Tahun 2012, Unda…
Buku yang membahas tentang hasil laporan pembangunan Masjid di MA RI. dibuku ini mendokumentasikan hasil pembangunan masjid, diantara lain : 1. Sambutan Ketua 2. Sambutan Ketua Panitia Pembangunan 3. Susunan Panitia 4. Laporan Keuangan 5. Hasil Audit Keuangan 6. Pembangunan Masjid. Peletakkan batu pertama oleh ketua MA RI (DR. H. Harifin A. Tumpa, S.H.M.H)
Buku ini berii makalah makalah dan hasil diskusi dan pelatihan teknis yudisial bagi calon panitera/panitera pengganti dan calon jurusita/jurusita pengganti pengadilan niaga
Buku ini berisikan permasalahan hukum bidang perdata yang disampaikan pada rapat kerja nasional MA RI dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan seluruh indonesia tahun 2009. Bedasarkan hasil rapat panitia rakernas Mahkamah Agung RI pada tahun 2009, setelah terhimpun permasalahan-permasalahan dari pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang kemudian akan d…
Dalam melaksanakan suatu anggaran berbasis kinerja, dimana dari penyusunan, pelaksanaan dan pertnaggung jawaban anggaran. sekretaris mahkamah agung perlu menetapkan aturan dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan mahkamah agung RI. melalui pertimbangan tersebut, maka pengawasan preventif dan represif perlu menetapkan keputusan sekretaris mahkamah agung mengenai petunjuk pelaksanaan pembayaran a…
Pada buku ini membahas mengenai rapat kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2004 - 2007. yaitu terdiri dari himpunan yang telah dilakukan dalam rentang tahun 2004 sampai dengan 2007. Dengan beberapa point di dalamnya adalah adalah pada tahun 2004 membangun sistem manajemen peradilan satu atap dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, tahun 2005 memantapkan kemampuan tekn…
Keberadaan pengadilan Niaga diwujudkan secara bertahap begitu pula dengan lingkup tugas dan kewenangannya diluar masalah kepailitan akan ditambah atau diperluas dari waktu ke waktudengan mempertimbangan tingkat kebutuhan dan yang penting lagi tingkat kemampuan serta ketersediaan sumber daya yang mendukungnya. kemudian dalam UU No 1 Tahun 1998 tentang perubahan atau undang - undang kepailitan a…
Profil ini memberikan gambaran secara umum dan ringkas mengenai perpustakaan mahkamah agung khususnya informasi koleksi yang dimiliki dan layanan perpustakaan.