Kebijakan penganggaran yang berbasis hak anak merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam upaya menjamin pemenuhan dan perlindungan anak. Hal tersebut didasari fakta bahwa anggaran publik berbasis hak anak seharusnya merupakan kebijakan pengalokasian anggaran publik yang didasari tujuan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pemenuhan anggaran publik yang berbasis hak anak…
Bibliografi
Menggunakan metode penafsiran undang-undang dengan lengkap dan cermat menafsirkan pasal demi pasal undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku di tanah air (undang2 no.31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang no.20 tahun 2001) penafsiran setiap pasal dilakukan dengan mengaitkannya pada peraturan perundang-undangan yang relevan, teori-teori para pakar hukum…
Dibahas mengenai apa yang dimaksud tindak pidana terorisme, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi serta kerjasama Internasional dalam usaha pemberantasan tindak pidana terorisme
Buku ini berupa analisis yuridis dari ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 meliputi pengertian, sistem peradilan pidana anak, instrumen internasional tentang perlindungan hukum anak, keadilan restoratif, diversi, hukum acara peradilan anak, ketentuan pidana, dan sanksi. UU ini substansi dasarnya adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi, yaitu untuk menghindarkan anak da…
Buku ini menjelaskan bab perbab, pasal per pasal dan ayat per ayat dari UU No. 8 Tahun 2010 yang terdiri atas ketentuan umum; tindak pidana pencucian uang; pelaporan dan pengawasan kepatuhan; pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau keluar daerah pabean Indonesia; pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, pemeriksaan dan penghentian sementara transaksi; penyidikan…