Pelayanan prima merupakan tuntutan dari pelaksanaan agenda reformasi birokrasi terdapat sinergi positif dan hubungan kulitas yang sangat erat antara reformasi birokrasi dengan penyelenggaraan pelayanan publik jika pelayanan publik yang baik maka target tercapainya reformasi birokrasi akan tercapai sebaliknya akan tidak akan bisa terwujud jika pelayanan publik tidak baik dan tidak maksimal
Manakala memasuki tahun kedua implementasi cetak biru (blue print) pembaruan peradilan tahun 2010-2035 melalui misi kesatu memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan misi keempat, meningkatkan kreadibilitas dan transparansi badan peradilan sehingga semaki banyak regulasi dihasilkan untuk butir-butir misi tersebut, diantaranya adalah surat edaran mahkamah agung (SEMA…
MENJELASKAN BERBAGAI SELUK BELUK TENTANG MANAJEMEN PERBANKAN SECARA KONVENSIONAL DAN SYARIAH YANG DI IKUTI DENGAN PENDEKATAN TEORI DENGAN PENJELASAN KONDISI PRAKTIS YANG TERJADI DI LAPANG DENGAN TUJUAN AGAR TERBENTUK PEMAHAN YANG KOMPRENHENSIF DAN APLIKATIF
buku peradilan adat pergeseran politik hukum persekutif undang-undang otonomi khusus papua ini di latarbelakangi oleh amanat pembukaan UUD 1945 dalam alinea ke 4 yang menyebutkan pemerintahan negara indobnesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia di samping itu pasal 18B ayat 2 UUD NKRI 1945 mengamanatkan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kesatua…
hak uji material merupakan hak menguji yang dimiliki oleh kekuasaan yudikatif untuk melakukan pengajian terhadap peraturan perUU di tingkat MA konsep pengujian ini lahir sebagai bentuk konsekuensi dari prinsip check and balances antar organ pelaksana kekuasaan negara.kehadiran buku ini di harapkan dapat berguna tidak hanya sebagai pendamping mahasiswa fakultas hukum di bidang hukum acara tetapi…
Hukum pidana terus berkembang dengan pesat mengikuti perubahan teknologi yang semakin canggih dan luasnya pola hubungan masyarakat. Hal ini yang menyebabkan perubahan KUHP di Nerdeland hampir di lakukan setiap tahun sehingga KUHP mereka tetap menjadi modern walaupun umurnya sudah lebih dari satu abad. Dalam buku ini semua rumusan delik dirinci bagian inti deliknya (delictsbestandelen) agar memu…
Pembuatan buku laporan tahunan MA-RI tahun 2015 ini merupakan salah satu upaya kita bersama untuk menunjukan kepada masyarakat luas baik tingkat nasional maupun internasional bahwa MA-RI dan lembaga peradilan di bawahnya telah melakukan upaya optimal guna memenuhi harapan masyarakat. Banya prestasi penting yang telah kita capai dan banyak pula sejarah yang telah kita torehkan. Menginjak berakhi…
Tujuan di terbitnya buku ini adalah supaya menjadi bahan perbandingan bagi para hakim pada pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara dalam menjatuhkan putusan suatu perkara sejenis dan sebagai sumber informasi bagi pengadilan tinggi tata usaha negara adalah mahkamah agung RI untuk memantau putusan yang tidak banding atau tidak kasasi guna menilai dan memperbaiki kekur…
Informasi yang dimuat dalam buku ini memberikan gambaran tentang jumlah dan jenis-jenis perkara tata usaha negara yang masuk dan putus baik di tingkat pertama maupum tingkat banding, sisa perkara pada tahun yang lampau serta sisa perkarapada tahun 2013 yang belum dapat di sesuaikan diharapkan buku ini dapat dijadikan referensi baik bagi kepentingan akademis, pemerintah maupun masyarakat luas se…
secara organisasi MA RI terus berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kinerja dengan situasi internal seperti kapasitas serta agenda pembaruan yang ada pada tahun sebelumnya MA RI mengalami masalah terkait dengan generasi hakim agung karena masalah seleksi eksternal yang tidak berjalan lancar maka sangat melegakan pada tahun 2013 proses regenrasi dan komitmen hakim agung menunjukan perbaikan…