Buku ini mengupas tentang arti pentingnya kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang kemudian membahas di fokuskan pada implementasi kewasaan kehakiman oleh pengadilan tingkat banding, implementasi kekuasaan kehakiman oleh pengadilan tingkat banding bertumpu pada hukum acara-acara yang berlaku, yang dalam pembahasan ini di tekankan pada hukum acara perdata, prinsif hukum acara perdata pada pe…
Buku ini bertujan untuk mengatasi kelangkaan literatur bagi mahasiswa yang menuntut ilmu pada jenjang pendidikan Strata satu, dua, dan tiga pada bidang ilmu hukum, ilmu keuangan, dan ilmu ekonomi.Dianjurkan bagi kalangan pengelola keuangan negara yang ber
Rezim perdagangan bebas berdasarkan WTO tentunya telah dan masih mengundang berbagai kontroversi baik secara konseptual maupun struktur dan eksistensi WTO sebagai arsitektur global perdagangan Dunia. Masyarakat internasional tentunta terkonstrukri dari berbagai negara yang berbeda, baik kemampuan finansial, kemampuan sosio-ekonomi dan kesetaraan politik terakumulasi dalam suatu forum perdaganga…
Buku ini merupakan Surat Edaran dari Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerahno. SE.900/316/BAKD, tgl 5 April 2007. Surat Edaran ini merupakan Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri no.13 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah
Buku ini menjelaskan nama jabatan, jumlah dan masa jabatan, RUPS setuju mengubah seluruh anggaran dasar perseroan yang tertera dalam TBN, RUPS. Setuju mengubah status perseroan dari anggaran dasar PT tertata menjadi anggaran dasar vPT.Tbk, RUPS dari anggaran dasar PT.Tbk menjadi anggaran dasar PT yang tertutup, RUPS setujuh mengubah atau menyesuaikan pasal tentang direksi dan pasal tentang dekom.
Buku ini memuat pelbagai perundang-undangan bidang penegakan hukum sampai tahun 2014 yang dapat digunakan sebagai pustaka acuan bagi apparat penegak hukum, seperti: Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat dan beberapa tahun terakhir ini ditambah dengan KPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Buku ini da…
Buku ini membahas dan memperbandingkan tahap pra-persidangan, termasuk asas-asas hukum acara pidana. Buku ini juga menyajikan perbandingan beberapa wewenang jaksa di banyak negara dalam menilai apakah suatu perkara layak dituntut atau tidak. Tahap ini umumnya dilakukan apabila suatu penyidikan sudah berakhir. Di negara-negara yang sudah bebas dari perilaku koruptif, momentum yang sangat gawat, …
Buku ini mengulas tentang realitas kehidupan sosial masyarakat Suku Tengger. Masyarakat Suku Tengger mempunyai kepercayaan dan aturan tersendiri tentang perkawinan. Namun seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi sehingga mempercepat arus modernisasi di kalangan masyarakat Tengger menjadi agak terbuka dengan dunia luar. Misalnya masyarakat Tengger mulai mengambil suatu keputusan yang me…