Potret Usaha Pertanian Kabupaten Lahat Menurut Subsektor

Buku ini memuat potret usaha pertanian di Kabupaten Lahat hasi ST2013 menurut subsektor yang terdiri dari subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, serta kehutanan. Pelaksanaan ST2013 dilakukan secara bertahap yaitu pencacahan lengkap usaha pertanian pada bulan mei 2013, dilanjut dengan pendataan rinci melalui survei pendapatan rumah tangga usaha pertanian.

Abstrak Peraturan Perundang - Undangan bidang pertanian

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

Liv, 785 hlm, ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

630 Abs

Republik Salah Ukur : menguak nasib buram petani Indonesia

Edisi

Cet. 1.

ISBN/ISSN

978-602-8075-16-9

Deskripsi Fisik

xxviii, 244 hlm.: ilus.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

630.598 Muf r

Produksi Benih

Buku ini ditujukan untuk memberikan informasi yang berkenaan dengan fisiologi produksi benih, prinsip benih, prinsip genetik dan agronomik dalam memproduksi benih dan produksi benih beberapa tanaman pangan, tanaman pakan, tanaman perkebunan, tanaman hutan industri dan tanaman reboisasi.

Dasar-dasar Hukum Kehutanan

Hutan di Indonesia merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai maka hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga, dipertahankan, dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik. Buku ini membahas secara lengkap dan tuntas tentang permasalahan kehutanan mulai dari hukum kehutanan, sejarah dan perkembangan perundang-undangan di bidang kehutanan, kedudukan yuridis kawasan hutan, peng…

DRS.RMP Sasrokartono Menumbuhkan Sikap Patriotisme dan Membangun Karakter Bangsa

DRS. Raden Mas Panji Sasrokartono telah membuat sejarah di Indoensia. Beliau dengan segala keagungannya, kewibawaannya, keperkasaannya, telah melakukan darma bakti pada negara dan bangsa serta perikemanusian. Bangsa dan negara Indonesia dijajah oleh Belanda (Hindia Belanda), dan fasis Jepang pada saat itu, namun Sosrokartono telah membuktikan keberaniannya menghadapi mereka. Tiada kerjasama at…

Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi

Walaupun politik pertanahan nasional tetap berdasarkan pada UUPA dan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Namun, setiap orde kekuasaan berbeda dalam mengimplementasikannya. Implementasi Politik Pertanahan Nasional Orde Reformasi, kiranya merupakan gugatan terutama terhadap Orde Baru, yang antara lain dalam segala macam pengalih-fungsian tanah rakyat; juga penguasaan/pemilikan tanah dengan sistem konglomer…

Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air : Undang-undang RI No. 37 Tahun 2014

Konservasi tanah dan air harus di selenggarakan dengan berasakan tangguing jawab negara partisfasif, keterpaduan, keseimbangan,keadilan,kemanfaatan,kearifan lokal,dan kelestarian serta bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjuttan sesuai dengan wewenang dan penguasaan atas lahan yang bersngkutan konservasi tanah dan air menjadi tanggung jawab…

Mediasi Sengketa Tanah : potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (…

Sengketa yang terkait dengan kepentingan para pihak paling efektif diselesaikan melalui mediasi, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Dibandingkan melalui pengadilan, penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih menghemat waktu dan biaya, tidak meninggalkan "luka" bagi para pihak karena tidak ada yang merasa dimenangkan atau dikalahkan. Buku ini memberikan informasi tentang sengk…

Himpunan Istilah pertanahan dan yang terkait

Bukan suatu hal yang aneh bahwa menulis satu istilah atau terminologi pertanahan terdapat beberapa versi dan tersebar di berbagai media massa dan dalam peraturan perundang-undangan. Istilah yang terkait dengan pertanahan tersebut antara lain dalam bidang lingkungan hidup, tata ruang, dan kehutanan. Isi buku ini sebagian besar bersumber dari peraturan perudnang-udnangan yang berlaku karena produ…