Buku ini merupakan kumpulan penanganan masalah yang berkaitan dengan undang-undang perlindungan anak (UU No.23 tahun 2002), undang-undang penghapusan KDRT (UU No.23 tahun 2004), dan undang-undang pemberantasan tindak pidana perdangan orang (UU No.21 tahun 2007), oleh aparat hukum.
Buku ini berisi peta ketinggian hilal pada saat matahari terbenam untuk penentu awal bulan Rabi'ul Akhir 1437 H hingga bulan Rabi'ul Akhir 1438 H, baik di wilayah Indonesia maupun Dunia
Buku ini menjelaskan laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada paruh triwulan I tahun 2016 yang disusun dan dirangkum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Buku ini berisikan jenis-jenis kriminalisasi yang dapat terjadi di bidang keuangan, khususnya di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, dan pencucian uang di tingkat domestik maupun internasional
Buku ini tentang undang-undang nomor 30 tahun 2014 yang mengatur perihal administrasi pemerintahan
Buku ini berisikan undang-undang yang dikeluarkan tahun 2014 nomor 5 yang mengatur tentang aparatur sipil negara (PNS)
Buku ini merupakan kompilasi regulasi Keterbukaan Informasi Publik (KIT) yang terdiri dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PP No. 16 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang KIT, Peraturan KPU No 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU, Peraturan Komisi Informasi Pusat No 1 tahun 2010 tentang standar layanan …
This book show cases the diversity of the legal systems of the region strong together by a shared, common interest in building of judiciary in insliked with exemplary values.
Buku ini merupakan buku panduan rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI dengan pengadilan empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2004 yang bertemakan "Membangun Sistem Manajemen Peradilan Satu Atap Dalam Rangka Mingkatkan Pelayanan Publik".
UU No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh. Permasalahannya adalah bagaimana norma hukum keadilan bagi wajib pajak yang patuh pasca tax amnesty?; Bagaimana efektifitas norma hukum keadilan bagi wajib pajak yang patuh pasca tax amnesty? dan bagaimana sebaiknya pengaturan keadilanyang baik bagi wajib pajak yang patuh?