Bibliografi sebagai salah satu sarana temu kembali bisa berupa bibliografi tercetak maupun dalam bentuk digital yang berbasis web. Semakin besar jumlah koleksi yang dimiliki perpustakaan, semakin penting pula kegunaan bibliografi, bisa juga dipakai sebagai alat Identifikasi dan Verifikasi untuk mengetahuin judul yang telah terbit atau yang akan diterbitkan.
Buku ini juga melampirkan UU RI No.22 tahun 2004 tentang Komisi yudisial, UU RI No.18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No.22 tahun 2004 Tentang Komisi Yudial Dan UU RI No. 22 tahun 2004 dan No.18 tahun 2011 tentang komisi yudisal dalam satu naskah.
Buku ini disusun berdasarkan abjad yang dihimpun dari kata pokok yang ada pada judul ( tentang ) dari UUD tahun 1945, TAP MPR, UU, PERPU, UUDRTPP, KEPRES, serta peraturan Perundang-undangan Tingkat pusat lainnya sejak tahun 1945 sampai tahun 2000
Harapan kami semoga diterbitkannya buku statistik perkara pidana ini dapat memberikan manfaat positif dalam rangka perumusan kebijakan dan penyusunan rencana untuk pembinaan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum dan memberiakan salah satu sumber informasi data bagi masyarakat.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dimana data yang di kumpulkan dan disajikan serta hasil penelitian dijelaskan secara deskriptif. tata kelola TI dapat menyelaraskan kebutuhan kondisi dan pilihan stakeholder untuk menentukan keseimbangan.
Pembahasan dalam buku ini pada prinsipnya mengimplementasikan penelitian hukum normatif. diarahkan pada aspek normatif dari bidang-bidang hukum keluarga islam mencangkup namun tidak terbatas pada ketentuan perundang-undangan mengenai hukum keluarga islam di indonesia.
Karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, penegembangan ilmu pengetahuan, teknologi penelitian dan penyebaran informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa yang berdasarkan pancasila
Sebagai puncak lembaga peradilan, Mahkamah Agung adalah peradilan tingkat banding atas empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. sebagai konsekuensi dari pemisahan manajemen peradilan dari eksekutif dan yudikatif, atau dikenal sebagai "Penyatuan atap badan peradilan" memalui UU nomor 35 tahun 1999 dan dioprasionalisasikan tahun 2005
Secara umum buku ini memberikan gambaran dan informasi yang lengkap mengenai keadaan perkara pidana tahun 2015 antara lain perkara masuk, perkara putus dan sisa perkara dan juga memuat informasi tentang, jumlah, jenis, pelaku tindak pidana dan jenis putusan sebuah data dan informasi tersebut di tampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. harapan kami semoga diterbitkannya buku ini dapat memberikan…
Berkat kemajuan teknologi dan reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh Mahkamah agung RI, di tahun ini data yang tersaji merupakan himpuan data perkara pengandilan hubungan industrial yang terdapat dalam sistem informasi menuju surat perkara (SIPP) dari bulan januari sampai dengan bulan desember 2014