Soeharto

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

979-8085-01-9

Deskripsi Fisik

xiv,599 hal : ilus; 21,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

923.1 Suh s

Ilmu Filsafat : suatu pengantar

Buku ini merupakan pembahasan secara teoritis mengenai Filsafat yang di dukung oleh cara berpikir (logika) yang kritis Yang terdiri atas pengantar ilmu filsafat dan dibagi menjadi dua bagian,yakni bagian pertama meliputi logika,epistemologi (filsafat pengetahuan),filsafat ilmu,extra (filsafat moral),estetika (filsafat keindahan), metafisika,flisafat manusia,filsafat sosial(masalah hukum dan kea…

Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan tata usaha negara buku II

Buku ini berisikan pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan tata usaha negara dilingkungan mahkamah agung ri

Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama buku II

Buku ini dinamakan buku II yaitu pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan diperadilan tingkat pertama dan tingkat banding, serta lampiran formulis-formulir yang berlaku di setiap lingkungan peradilan.

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II.

Edisi

Ed. 2007.

ISBN/ISSN

12308

Deskripsi Fisik

xx, 137 hal.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.066 4 Ind p

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Memuat Ketentuan Pidana diLuar KUH…

Penerbitan himpunan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana diluar KUHP yang terdiri dari 3 (tiga) jilid merupakan tindak lanjut pelaksanaan program pokja pidana khusus, disamping ini juga untuk memenuhi kebutuhan para pejabat maupun petugas pengadilan untuk pelaksanaan tugas dan sebgai upaya untuk memasyarakatan undang-undang sebagaimana dimaksud.

Pidato ketua mahkamah agung ri pada penyampaian laporan tahunan mahkamah agun…

buku ini berisi pidato ketua mahkamah agung ri pada penyampaian laporan tahunan mahkamah agung republik indonesia. isi pidato tersebut mambahas program kerja selama setahun terakhir tahun 2016. dalam pidatonya, hal yang pertama dibahas ialah lambatnya waktu penanganan perkara, dan yang kedua adalah persoalan intergritas aparatur peradilan.

Kebijakan Formasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Peraturan…

Buku ini menguraikan kebijakan kriminal sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan, kebijakan penanggukangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (Penal Policy), tahap-tahap fungsionalisasi kebijakan hukum pidana, pengertian korporasi dalam ilmu hukum pidana dan permasalahan kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang terbesar lebih dari 120 peraturan perunda…

Pidato ketua mahkamah agung RI pada penyampaian laporan tahunan mahkamah agun…

berisi pidato/sambutan ketua mahkamah agung ri pada penyampaian laporan tahunan mahkamah agung RI

Pedoman pelaksanaan pengawasan dilingkungan lembaga peradilan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya