Studi tentang hukum pidana anak menjadi sangat perlu dalam konteks semakin tingginya pelaku kriminal di bawah umur, perlakuan terhadap mereka, selama dalam proses hukum maupun dalam pemidanaannya, haruslah memperhatikan keberadaannya sebagai pelaku kriminal muda usia yang berbeda karakteristiknya dengan kriminal dewasa. Untuk itu pemahaman tentang studi hukum pidana anak sangat penting dalam ra…
Meninjau secara kritis perkembangan perbankan dari era ke-era menjelaskan tentang perubahan-perubahan dasar hukum perbankan berawal dari UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diubah dan UU No
Bab 1 dan bab 2 buku ini mengurai secara rinci tentang sistematika hukum perdata, subjek hukum perdata, hak keperdataan, aktualisasi hak keperdataan. Pada bab 3, di bahas tentang hukum keluarga berikut perkembangannya. Tentang hukum benda, hukum jaminan, hukum waris, masing-masing akan di bahas pada bab 4,5 dan 6. Pembahasan pada bab 7 akan lebih rinci membahas tentang hukum perikatan.
Mengedepankan tentang adanya gagasan pembaharuan konsepsi hukum pidana dalam kerangka negara hukum yang demokratis. oleh karena itu dalam buku ini juga di ajukan gagasan tentang konsep negara hukum, politik hukum dalam konsep negara hukum, konsep politik hukum pidana dalam negara hukum, aliran dalam hukum pidana, dan politik hukum pidana dalam era otonomi daerah serta pembangunan sistem hukum p…
Buku ini merupakan bagian dari hukum pidana Internasional yang pembahasannya dipusatkan pada aspek hukumnya mengingat kebutuhannya dewasa ini yang dirasakan sangat meningkat. Hal ini dianggap sangat penting bukan saja dalam proses peradilan bagi para pelaku kejahatan yang melarikan diri dari Indonesia ke negara lain dan sebaliknya tetapi juga bagi para mahasiswa jurusan hukum pidana umum dan hu…
judul asli : Indonesia political thinking 1945 - 1965
Buku ini berisi hasil kunjungan yang menyatakan bahwa 60% perkara yang ada ditangan jaksa di Nederland diselesaikan melalui afdoening buiten proces atau settlement out of judiciary (penyelesaian perkara di luar pengadilan). Sedangkan di Indonesia, walaupun dianut asas legalitas, dapat dikatakan semua atau 99,9% perkara di tangan jaksa dilimpahkan ke pengadilan, termasuk pemungutan sebijih kakao…