Upaya pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu keniscayaan dan oleh karenanya perlu diikuti dan dikuatkan melalui perangkat peraturan perundang-undangan yang baik. Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan agar dapat memberikan konstribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan serta meningkatkan daya saing nasional, maka perlu me…
UU RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) sebagai dasar pelaksanaan paten di Indonesia dirasakan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana dalam penerapannya menimbulkan beberapa permasahan terkait dengan mengenai kualifikasi paten sederhana; invensi terhadap program komputer; invensi yang berupa temuan; batas waktu publikasi invensi; ketentuan kewajiban membuat produk/meng…
Pengelolaan PNBP memang cukup problematis, apalagi PNBP adalah charge dari layanan publik pemerintah dalam hal ini Kementerian dan Lembaga. Pengelolaan PNBP selama ini masih menyisakan sejumlah masalah. Misalnya mulai dari belum optimalnya integrasi unit yang berwenang, integrasi administrasi, simplifikasi dan tertib jenis pungutan, serta monev. Karena sebagian PNBP nature-nya tax, semisal roy…
Adanya kesenjangan antara ketentuan Pasal 277 - 283 KUHAP yang mengatur tentang tugas hakim pengawas dan pengamat untuk menjamin putusan hakim yang berupa perampasan kemerdekaan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan pengamatan terhadap perilaku narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan terhadap diri narapidana dengan adanya fakta hakim pengawas dan pengamat tidak dapat melaksanakan tugasnya…
Menurut undang-undang penanggulangan bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam konteks ini hanya akan…
Salah satu agenda Nawa Cita mengamanatkan peningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dengan cara meningkatkan kualitas kesehatan, antara lain dengan cara pengendalian penyakit menular dan pengawasan obat dan makanan. Hal ini melatarbelakangi pada tahun 2019, BPHN membentuk kelompok kerja untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait penanganan wabah penyakit menular serta …
Sebagaimana diamanatkan UUD 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Partai Politik sebagai pilar perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensil yang efektif. …
Buku Himpunan Putusan Pengadilan dari lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mencerminkan rasa keadilan menurut kesadaran hukum bagi masyarakat melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, diharapkan pula agar dapat dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan dalam penyelesaian perkara yang sejenis bagi hakim, dan meningkatkan kesadaran hukum…
Salah satu indikator keterbukaan informasi di sebuah lembaga publik dapat dilihat dari ketersediaan informasi yang dimuat di dalam website. Begitupun dengan lembaga peradilan, ketersediaan informasi publik bisa dilihat dari informasi yang dimuat di dalam lembaga peradilan, sebagian lembaga peradilan telah memiliki website dan memuat informasi-informasi bagi publik. Namun, masih ada juga yang be…
Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan (JDI-Hukum) dalam edisi khusus ini, memuat putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang merupakan hasil sidang tahunan pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2000. Selain Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, juga dilengkapi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahan Pertama …