Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama

Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman yang menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh peradilan umum, peradilan agama, dimasyarakat Islam di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hukum umat islam Indonesia.

Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Pola Kelembagaan Pera…

Buku ini dinamakan buku I yang dilengkapi rincian tentang pola kelembagaan peradilan, administrasi kepegawaian peradilan. administrasi perencanaan, administrasi tata persuratan, tata kearsipan dan administrasi keprotokolan, kehumasan dan keamanan, administrasi perbendaharaan, pedoman bangunan kantor dan rumah jabatan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, prototype gedung pengadilan dan rum…

Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Buku ini ditulis karena semakin maraknya kekayaan intelektual bangsa dan anak bangsa yang dirampas oleh negara lain, yang membuat kita cukup prihatin. Ancaman terhadap karya atau kekayaan intelektual selain datang dari negara lain juga dateng dari negeri sendiri. Terdapat 7 kekayaan intelektual yang disajikan dalam buku ini yaitu hak cipta, paten, merk, rahasia, desain industri, desain tata let…

Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pada Peradilan Pidana Umum

Buku II cetakan pertama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI merupakan buku yang membahas pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan pada peradilan pidana umum. Teknis administrasi mulai dari penerimaan perkara, mendaftar perkara banding sampai dengan putusan, ini dibahas dengan jelas dibuku ini.

Pedoman Perilaku Hakim (Code of Condunt)

Adil pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. DEngan demikian tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama terhadap setiap orang. Oleh karena itu seseorang yang melaksanakan tugan atau profesi di…

Naskah Akademik Jabatan Fungsional Pranata Peradilan di Mahkamah Agung

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

92 hlm. ; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.01 Ind n

Hak atas tanah timbul (aanslibbing) dalam sistem hukum pertanahan Indonesia

Tanah timbul dalam hukum pertanahan di Indonesia sering merupakan masalah karena belum ada pengaturan yang tegas tentang hak atas tanah timbul, luas tanah timbul pada umumnya sangat luas karena itu sering terjadi masalah dalam penanganannya. Buku ini membahas tentang Hak atas tanah dala sistem hukum pertanahan Indonesia; Hak atas tanah timbul (aanslibbing) dihubungkan dengan hak menguasai oleh …

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indones…

Buku ini berisi keputusan bersama Ketua Mahkamah agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomo: KMA/005/SKB/VII/1987 Nomor: M.03-PR.08.05 tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan diri Penasehat Hukum; dan Nomor: KMA/006/SKB/VII/1987 Nomor: M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris

Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan - Laporan Komisi N…

Inkuiri nasional untuk hak masyarakat adat sangat penting karena adanya multimediasi pelanggaran hak asasi yang dialami oleh perempuan adat atau masyarakat hukum adat di negara kita. Hutan bagi masyarakat adat khususnya perempuan, bukan hanya pertumbuhnya aneka ragam hayati namun disanalah sumber dan gantungan hidup, ranah spiritualitas, penyeimbang makro dan mikro kosmik. Komnas HAM memilih…

Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia

Bagi umat Islam, komplesitas yang dihasilkan dari revolusi teknologi menuntut pengkajian lebih dalam terhadap fundamental produk klasik hukum Islam yang telah ada untuk kemudian ditransformasikan ke dalam kajian dan produk lebih kontemporer, baik di bidang muamalat maupun bidang ibadah. Diantara tema utama dalam buku ini: hukum ekonomi syariah; perkembangan dan penerapannya di Indonesia; per…