Dalam penerbitan edisi ke 36 ini disampaikan antara lain : UU tentang pengesahan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; UU tentang pengesahan kovenan internasiona tentang hak-hak sipil dan politik; UU tentang sistem resi gudang; UU tentang perubahan atas UU no.10 tahun 1995 tentang kepabeanan; UU tentang Dewan Pertimbangan Presiden; UU tentang rencana pembangunan jangka panja…
Buku ini berisi Laporan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Badan Urusan Administrasi Semester I tahun 2011.
Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang organisasi dan tata kerja kementrian keuangan, badan pengawas pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan olwh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Organisasi BaPePam dan lembaga keua…
Buku ini berisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang RI No.22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; Undang-Undang RI No.18 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No.22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; UU RI No. 22 tahun 2004 dan No.18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dalam satu naskah.
Kebijakan Umum Badan Urusan Administrasi merupakan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai tugas dan fungsi adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan perencanaan, pengorganisasian, asministrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan, keprotokolan dan perumahtanggaan di lingkungan sekretariat Mahkamah AGung RI dan kepaniteraan Mahkamah Agung RI. laporan ta…
Penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap putusan pengadilan sampai dengan tingkat Mahkamah Agung, mengenai sengketa hak atas tanah. Pada khususnya, meneliti mengenai politik hukum perlindungan pemegang hak atas tanah berdasarkan asas rechtsverwerking. Penelitian ini merupakan studi politik hukum yang mencakup : hukum yang berlaku dan arah perkembangan yang dibangun serta penegakan hukum d…
Agar terciptanya kepastian serta perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, maka sesuai dengan pasal 19 UUPA diadakannya pendaftaran tanah yang kemudian menghasilkan sertifikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak yang terkuat tetapi tidak mutlak bagi pmegang hak atas tanah. Sengketa yang terjadi adalah antara penguasa secara fisik yang disertai tanda bukti hak berupa sertifikat hak ata…
Putusan pengadilan militer yang dikompilasi dalam buku ini adalah putusan Mahkamah Agung khususnya perkara kasasi. Putusan-putusan yan terdapat dalam buku ini telah dilakukan kategorisasi dan analisis sehingga tersaring putusan-putusan yang memiliki kaidah hukum dalam pertimbangan majelis Hakm Agung kamar militr=er yang menarik untuk dipublikasikam dan relevan untuk ditampilkan dalam buku ini.
Obyek praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai …
Hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan ibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Dalam buku ini terdapat 26 putusan hak uji materiil Mahkamah Agung RI. Penerbitan buku ini di desain dalam bentuk kompilasi dengan cara mengumpukan, menseleksi serta mempublikasikam kembali putusan-putusan yang dinil…