Asas-asas dan susunan hukum adat

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-408-115-9

Deskripsi Fisik

xix, 284 hlm, ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.57 Haa a

Pemikiran baru tentang Commanditaire Vennootschap (CV)

Bibliografi : hlm. 377

Internasional Organizations

Edisi

Fifth Edition

ISBN/ISSN

978-0-205-17999-2

Deskripsi Fisik

iii, 354 hlm ,23cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341 c2 pea i

Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah nomor 1…

Disamping menjelaskan tentang peraturan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Buku ke 4 ini juga menjelaskan tentang tata cara pemilihan penyedia jasa konsultasi berbentuk perorangan, Bagian pertama menjelaskan persiapan pemilihan penyedia jasa konsultasi. Bagian kedua menjelaskan proses pemilihan penyedia jasa dan konsultansi berbentuk perorangan dan bagian ketiga tentang penanda tanganan dan pela…

Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan Barang/ Jasa pemerintah nomor 14…

Disamping menjelaskan tentang peraturan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Buku ke 3 ini juga menjelaskan tentang. tatacara pemilihan penyedia jasa konsultasi nberbentuk badan usaha, bagian pertama menjelaskan persiapan pemilihan penyedia, bagian kedua menjelaska proses pemilihan penyedia jasa konsultansi berbentuk badan usaha dan bagian ketiga menjelaskan penandatanganan dan pelaksanaan kontok.

Peraturan kepal lembaga kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 14 t…

Disamping menjelaskan tentang peraturan pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.Buku ke 2 ini juga menjelaskan tentang tata cara pemelihan penyedia pekerjaan intruksi

Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 14 …

Disamping menjelaskan tentang peraturan pengadaan Barang/Jasa meperintah. Buku ke satu (I) ini juga menjelaskan tentang perencanaan umum pengadaan Barang/Jasa dan juga menjelaskan tata cara pemilihan penyedia barang.

Keterbukaan dan sengketa informasi publik

Kementerian komunikasi dan informatika (Kominfo) adalah kementerian yang menjadi garda depan dalam keterbukaan informasi dan urusan komunikasi publik iewat segala bentuk programnya. Oleh karenanya, sejak awal kemunculan aspirasi adanya peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi (freedom of information act), kominfo sudah terlibat aktif dalam penyusunan dan mendorong pengesahan u…

Badan Pemeriksaan Keuanagan : dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan baik

Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya di tetepkan dengan undang-undang, Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPR sampai saat ini, UUD 1945 masih tetap sebagai kontitusi Negara RI, walau sudah mengalami beberapa kali perubahan.Dengan demikian BPK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UUD 1945, dan sejarah BPK se…

Kompilasi kuliah umum

Tulisan - tulisan dalam buku ini telah disampaikan oleh penulis pada pelatihan Hakim Niaga, Tipikor, PHI, Mediasi yang dilakukan oleh Balitbang Diklat Kumdil MA-RI, pada rakernas MA_RI.