Pada dasarnya PERMA tentang perintah penangguhan sementara sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perlindungan kepada para pihak khususnya pemilik atau pemegang HKI (penemu dan produsen) dan umumnya masyarakat Indonesia maupun negara lain sebegai pengguna HKI tersebut (konsumen) yang dirugikan oleh masuk atau khususnya barang yang diindikasikan melanggar HKI.PERMA nomor 4 tahun 2012 tentang perinta…
Buku ini berisikan peraturan presiden RI nomor 14 tahun 2005 tentang kepaniteraan mahkamah Agung. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/018/SK/III/26 tentang organisasi dan tata kerja kepanieraan mahkamah Agung RI, Peraturan Presiden RI nomor 13 tahun 25 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan tata …
Dewasa ini sistem peradilan di Indonesia masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, masih banyak kritik yang dilontarkan dan kerap menimbulkan keputusasaan para pencari keadilan terhadap sistem peradilan di Indonesia, hal ini dapat dimaklumi karena masyarakat menginginkan agar lembaga peradilan dapat memberikan keadilan kepada masyarakat. Sebelum tahun 2004, upaya mewujudkan peradilan secara…