menyajikan materi tentang dasar-dasar ilmu hukum yang meliputi dua bagian. bagian pertama dari buku ini tentang manusia dan masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. bagian kedua berisi tentang berbagai aspek hukum yang meliputi pengertian dan tujuan hukum, sumber hukum, penemuan hukum dan interprestasinya, penggolongan hukum serta hukum dan hak
sekalipun tugas dan wewenang kejaksaan di berbagai yuridiksi sangat bervariasi, akan tetapi tujuannya tetap sama (Different system with common goals) yaitu agar tidak terjadi penjatuhan pidana terhadap orang yang tidak bersalah. agar para tersangka dan terdakwa mendapat pidana setimpal tanpa hak asasinya dilanggar dan bersamaan dengan itu agar para korban kejahatan dalam perkara yang sedang dit…
Membicarakan malpraktif kedokteran dari teknis hukum tersebut. kajiannya dari sudut hukum pidana, perdata dan administrasi kedokteran. dijelaskan pula tentang peranan hukum dalam menentukan dan menyelesaikan malpraktik kedokteran. selain itu dibicarakan pula tindak pidana di bidang kesehatan. persoalan malpraktik kedokteran lebih di titik beratkan pada persoalan hukum, karena malpraktik kedokte…
Sebagaimana diketahui bahwa sebelum adanya ketentuan yang mengharuskan MA-RI menyampaikan laporan tahunan kepada MPR-RI , Mahkamah Agung telah menetapkan kebijaksanaan dan strategi dalam mencapai sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut adalah menumbuhkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan peradila…
Serba serbi tentang penyitaan dalam perkara perdata dipersiapkan dalam rangka peningkatan pengawasan oleh pimpinan pengadilan negeri klas I dan II dan para hakim tinggi pengawasan
Buku ini merupakan kompilasi dari beberapa tulisan yang penulis pernah rilis di dalam catatan pojok pada koran harian yang ada di gorontalo (Gorontalo post dan radar gorontalo) catatan pojok dan kompilasi. buku ini memang sengaja dibuat dalam rangka untuk memberi pemahaman dan pedoman bagi para pengelola keuangan daerah baik di tingkat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan badan anggaran DP…
Buku ini sebagai refleksi pemikiran yang komprehensif mengenai sistem pemerintahan dan peradilan di Indonesia. Dalam hal ini memperlihatkan sikap konsistensi dan keteguhan dalam memperjuangkan demokrasi yang modern yang berdiri diatas pondasi sistem ketatanegaraan berbasis pancasila dan UUD 1945. Disamping itu juga memuat persoalan hukum, konstitusi dan gagasan peta konsolidasi lembaga negara y…
Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan para pejabat maupun petugas pengadilan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan sebagai upaya untuk memasyarakatkan peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud. Dalam penerbitan ini disajikan antara lain undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, instruksi presiden tentang percepatan pemberantasan korupsi
Penerbitan buku ini merupakan penerbitan lanjutan dalam upaya untuk sosialisasikan keputusan kasasi dan peninjauan kembali dalam perkara-perkara kepailitan pengadilan niaga sebenernya bukanlah lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanyalah merupakan lembaga pengadilan yang mempunyai kewenangan khusus yaitu memeriksa dan memutuskan permohonan penyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran ut…
Sesuai dengan perkembangan di segala bidang yang semakin meningkat dalam era pembangunan, senantiasa dibutuhkan perangkat hukum yang memadai, sehingga diperlukan pula adanya upaya dapat secepatnya mendayagunakan semua Informasi hukum yang ada. sehubungan dengan itu, Mahkamah AGung RI telah mengeluarkan berbagai surat edaran maupun petunjuk lain yang setiap tahun selalu bertambah sehingga keadaa…