Ditapis dengan
Perlawanan Sosial : Masyarakat Lokalisasi atas kebijakan pemerintah
Praktik prostitusi selalu menjadi momok dari masa ke masa, bukan hanya berkembang baru-baru ini saja namun juga berkembangnya tempat hiburan dan pariwisata menelisik sejarahnya, nama lain prostitusi pada jaman raja adalah gundik, pernikahan tidak resmi diluar permasuri dan selir, hal ini terus berlanjut dan berkembang hingga masa penjajahan yang lebih kejam memperlakukan wanita menyediakan wani…
- Edisi
- Cet.1
- ISBN/ISSN
- 978-602-7263-45-1
- Deskripsi Fisik
- xii, 142 hlm.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 306.74 DAR p
Liability Aspects of Corporate Group Structures : A Primer For Indonesia Leg…
Buku ini akan menganilis batasan tanggung jawab yang dapat diturunkan dari penggunaan struktur kelompok, dilihat dari perspektif hukum perusahaan dan pajak. Kedua persperktif tersebut signifikan dalam memahami pertumbuhan struktur grup perusahaan. Keragka Peraturan utama yang diteliti adalah Uni Eropa (UE) dan United Kingdom (UK) dengan referensi tertentu untuk hukum Indonesia juga asalan pemil…
- Edisi
- Ed. 1
- ISBN/ISSN
- 979-8409-83-3
- Deskripsi Fisik
- xii, 104 hlm ; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.06 Tit i
Rahasia Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Bag.1
Aksi korporasi perubahan anggaran dasar : "karakteristik jabatan" mengenal " batas karakteristik jabatan ; dan mempunyai relasi dengan perubahan data perseroan mengikuti saat mulai berlakunya perubahan anggaran dasar : 'karakteristik jabatan" sejak #batas karakteristik jabatan dengan persetujuan terlebih dahulu terlebih dahulu dari rapat
- Edisi
- Cet.1
- ISBN/ISSN
- 978-602-575-511-8
- Deskripsi Fisik
- xvii, 543 hlm ; 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.068 Tam r
Pembatasan Kekuasaan Presiden : Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amandemen…
Pergeseran-pergeseran kekuasaan presiden yang dihasilkan dari UUD 1945 setelah diubah, mengakibatkan pergeseran alokasi dan ruang lingkup kekuasaan presiden serta hubungannya dengan lembaga lain. Menariknya, proses konstitusionalisme pembatasan kekuasaan presiden diawal-awal reformasi ini ternyata sangat partisipatoris, melibatkan tidak hanya para anggota dewan tetapi juga secara masif menjarin…
- Edisi
- Cet.1
- ISBN/ISSN
- 978-602-1642-14-6
- Deskripsi Fisik
- x, 282 hlm.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.23 MAR p
Hukum Acara Pidana Korupsi
Mengkaji beberapa ketentuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berpotensi menjadi kendala. Berikut gagasan-gagasan yuridis yang progresif untuk memenuhi kebutuhan peningkatan efektivitas hukum acara pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, baik pada tingkat penyelidikan & penyidikan (penahanan, penggeledahan dan penyitaan, penghentian penyidikan), tingkat penuntutan (pra-pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-1642-85-6
- Deskripsi Fisik
- xiv, 142 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.05 IKH h
Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Membedah persoalan kepemilikan hak kekayaan intelektual (Haki) yang selama ini hanya dipahami sebagai hak yang sifatnya privat-personal, sementara disisi lain indikasi geografis yang diakui sebagai bagian dari Haki telah berkembang menjadi hak yang sifatnya kolektif-komunal. Kajian secara runtut tentang dasar ontologis lahirnya indikasi geografis baik par Trips dan pasca Trips, serta perbanding…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-1642-28-3
- Deskripsi Fisik
- xii, 194 hlm.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.048 DJU k
Implementasi Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Menurut Pasal 24 & 25 UUD 19…
Karya yang disusun oleh Ali Boediarto ini diajukan dalam diskusi panel pembina P.D IKAHI seluruh indonesia dengan pengurus pusat IKAHI Jakarta, 8 Desember 1998.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 35 hlm; 32 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.01 ALI i
Korupsi, Terorisme dan Narkoba: Upaya Melawan Kejahatan Luar Biasa Yang Siste…
Kejahatan merupakan fenomena yang menjadi keniscayaan di dunia ini. Bila ada kebaikan tentu saja akan ada kejahatan. Namun, bukan berarti jehatan dapat dibiarkan terjadi begitu saja. Meski tidak dapat dibasmi dengan tuntas, upaya untuk membasmi kejahatan merupakan hal wajib yang harus dilakukan. Setidaknya upaya tersebut dapat mereduksi terjadinya kejahatan. Sayangnya upaya yang dimaksud tampak…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-6344-14-4
- Deskripsi Fisik
- xii,138 hlm.; 20,5 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.02 IMA k
Peraturan Sekretaris MA RI
Dokumen ini memuat peraturan sekretaris MA RI No 036/SEK/PER/VI/2012 tentang sasaran kinerja individu di lingkungan mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan di seluruh Indonesia
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 75 hlm; 29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.035 IND p
Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No.PER-47/PB/2009 : Tentang Petunju…
Dokumen ini memuat peraturan Direktur Jendral Pembendaharan Nomor PER-47/PB/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penata usahaan dan penyusun laporan pertanggung jawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan kerja.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 350 IND p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah