Permasalahan hukum pada pengadilan tinggi agama se-Indonesia dan Mahkamah sya…

pada laporan ini membahas mengenai permasalahan hukum pada pengadilan tinggi agama se-Indonesia dan mahkamah syari'yah provinsi Nanggroe Aceh Darusalam. seperti salah satu contoh kasus di MS. Sinabang dalam petitum surag gugatan perkara cerai gugat, penggugat (isteri) menuntut supaya tergugat (suami) membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada penggugat. sedangkan tergugat menolak membayar dengan a…

Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan tata usaha negara buku II

Buku ini berisikan pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan tata usaha negara dilingkungan mahkamah agung ri

Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama buku II

Buku ini dinamakan buku II yaitu pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan diperadilan tingkat pertama dan tingkat banding, serta lampiran formulis-formulir yang berlaku di setiap lingkungan peradilan.

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II.

Edisi

Ed. 2007.

ISBN/ISSN

12308

Deskripsi Fisik

xx, 137 hal.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.066 4 Ind p

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Memuat Ketentuan Pidana diLuar KUH…

Penerbitan himpunan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana diluar KUHP yang terdiri dari 3 (tiga) jilid merupakan tindak lanjut pelaksanaan program pokja pidana khusus, disamping ini juga untuk memenuhi kebutuhan para pejabat maupun petugas pengadilan untuk pelaksanaan tugas dan sebgai upaya untuk memasyarakatan undang-undang sebagaimana dimaksud.

Kebijakan Formasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Peraturan…

Buku ini menguraikan kebijakan kriminal sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan, kebijakan penanggukangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (Penal Policy), tahap-tahap fungsionalisasi kebijakan hukum pidana, pengertian korporasi dalam ilmu hukum pidana dan permasalahan kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang terbesar lebih dari 120 peraturan perunda…

Pedoman pelaksanaan pengawasan dilingkungan lembaga peradilan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya

Filsafat keadilan: Biological justice dan praktiknya dalam putusan hakim

Buku ini mengkaji dan mengurai hakikat hukum dalam melayani kebutuhan keadilan-biogical justice-masyarakat, karena hukum seharusnya dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh, sehingga dapat memenuhi tujuannya untuk memberikan keadilan kepada pencari keadilan selain itu juga membahas filsafat keadilan yang mampu melakukan interaksi sirkulasi yang dikaitkan dengan institusi dan kolektivitas kehid…

Cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035

penyusunan cetak biru bertolak dari implementasi cetak biru 2003 oleh karena itu dibutuhkan evaluasi yang dilakukan terhadap hasil pelaksanaan cetak biru pertama dilakukan dengan ODA. ODA menganalisa di 7(tujuh) area "peradilan yang agung" yang di kelompokan ke dalam 3(tiga) kelompok yang terdiri dari driver (pengarah/pengendali) system and enabler (sistim dan penggerak), dan result (hasil)

Mahkamah syar'iah Aceh dalam politik hukum nasional

Buku ini menyajikan secara menarik tentang dinamika mahkamah syariah aceh dalam politik hukum nasional secara komprehensif baik dari segi subtansi yang menawarkan berbagai solusi hukum terhadap masalah hukum yang dihadapi umat islam di aceh, maupun dari segi pemberlakuan dan penerapan syariat islam yang kerap bersinggungan dengan pergulatan politik hukum nasional di Indonesia