Bibliografi
Buku ini menguraikan tentang pengertian dan sumber hukum jaminan pada umumnya, sehingga jelas kedudukan dan peranan hukum jaminan dalam perekonomian nasional kita.
Buku ini membahas tentang masalah ekonomi tanah yang jangkauannya sangat luas dan kompleks. Dalam buku ini pembahasan difokuskan pada ruang lingkup interaksi antara sistem pertahanan dan perpajakan atas tanah di Indonesia sehingga sebenarnya diperlukan waktu lebih lama untuk memungkinkan penelaahan yang lebih mendalam
Bibliografi : hlm. 344
Di terbitkannya buku panduan ini dimaksudkan untuk pedoman bagi para peserta dalam mengikuti seluruh kegiatan rapat kerja nasional dan di harapkan dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien
Perkara yang termasuk ke dalam lingkup perdata khusus adalah perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, hak kekayaan intelektual, arbitrase, sengketa persaingan usaha, sengketa konsumen, perselisihan hubungan industrail, partai politik dan keterbukaan informasi publik
Buku ini berawal dari kerinduan untuk memberikan sumbang saran teoretis bagi kebuntuan proses demokratisasi di negara kita. dewasa ini, Indonesia mengalami begitu banyak persoalan yang begitu kompleks
Dalam Perspektif desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi, undang-undang no.21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua (disingkat UU Otsus) merupakan Instrumen kebijakan publik pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan ekonomi masyrakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat papua
Buku ini menyajikan Pleidooi yang diajukan oleh Mohammad Iqbal dan Penasehat Hukum beliau Dr. Maqdir Ismail, SH & Partners melalui data dan argumen yang diungkapkan Pleidooi ini tidak saja menggugurkan apa yang didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum, tetapi juga membuka mata akan berbagai fakta yang jelas-jelas muncul, baik didokumen Berita Acara Pemeriksaan para saksi, dan dari fakta persidan…
Selama kurun waktu kita melihat bersama bagaimana MA dan lembaga peradilan dibawahnya berhasil melakukan berbagai pencapaian yangcukup membanggakan ada beberapa alasan mengapa tahun 2013 di sebut sebagai tahun prestasi bagi MA dan empat badan peradilan di bawahnya vdi antaranya produktifitas memutus perkara pada tahun 2013 adalah yang tertinggi sepanjang sejarah sejak berdirinya lembaga peradil…