Pengantar hukum islam

Edisi

Cet. 5

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

288 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.59 Ash p

Penafsiran hakim tentang perbedaan antara perkara wanprestasi dengan penipuan

Buku ini menjelaskan mengenai penafsiran hakim tentang perkara wanprestasi yang diajukan dalam perkara tindak pidana penipuan, kajian asas dan teori penafsiran hakim tentang perkara wanprestasi yang diajukan dalam perkara tidak pidana penipuan, serta metode untuk membedakan secara absolut tentang perkara wanprestasi yang diajukan dalam perkara tindak pidana penipuan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksana…

Peraturan pemerintah ini dibuat menimbang bahwa untuk melaksanakan undang-undang nomor 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam dipandang perlu mengatur pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam pengelolaannya dengan peraturan pemerintah.

Informasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor : 40 Tahun 2012

Buku ini berisikan peraturan perundang-undangan tahun 2012 berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan masalah sosial dan hukum sebagai salah satu upaya nyata dalam perluasan peraturan perundang undangan dan bahan hukum lainnya. Lebih dalamnya buku ini membahas tentang keputusan kepala badan urusan Administrasi MA RI. Undang - undang RI No 7 Tahun 2012, Undang - Undang RI No 9 Tahun 2012, Unda…

Laporan Pembangunan Masjid Al- Mahkamah Agung RI

Buku yang membahas tentang hasil laporan pembangunan Masjid di MA RI. dibuku ini mendokumentasikan hasil pembangunan masjid, diantara lain : 1. Sambutan Ketua 2. Sambutan Ketua Panitia Pembangunan 3. Susunan Panitia 4. Laporan Keuangan 5. Hasil Audit Keuangan 6. Pembangunan Masjid. Peletakkan batu pertama oleh ketua MA RI (DR. H. Harifin A. Tumpa, S.H.M.H)

PP 30 Dan Penjelasannya

Berisi tentang penjelasan pp 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil. bedasarkan pertimbangan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu menetapkan perarturan pemerintah nomor II tahun 1952 tentang hukuman jabatan dipandang tidak sesuai lagi leh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan

Materi Pelatihan Calon Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Peng…

Buku ini berii makalah makalah dan hasil diskusi dan pelatihan teknis yudisial bagi calon panitera/panitera pengganti dan calon jurusita/jurusita pengganti pengadilan niaga

Peningkatan Penyelesaian Perkara Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung

Buku ini berisikan peningkatan penyelesaian perkara pada kepaniteraan mahkamah agung oleh Sarehwiyono. Pembaruan MA merupakan suatu wujud dari reformasi Indonesia dalam pembaharuan hukum kemudian, kepaniteraan merupakan salah satu unsur penting keberhasilan pembaharuan dari MA yang telah secara nyata mengambil langkah pembenahan administrasi yudisial secara menyeluruh dengan menerapkan asas aku…

Permasalahan Hukum BIdang Perdata

Buku ini berisikan permasalahan hukum bidang perdata yang disampaikan pada rapat kerja nasional MA RI dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan seluruh indonesia tahun 2009. Bedasarkan hasil rapat panitia rakernas Mahkamah Agung RI pada tahun 2009, setelah terhimpun permasalahan-permasalahan dari pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang kemudian akan d…

Keputusan sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002/Sek/SK/I/201…

Dalam melaksanakan suatu anggaran berbasis kinerja, dimana dari penyusunan, pelaksanaan dan pertnaggung jawaban anggaran. sekretaris mahkamah agung perlu menetapkan aturan dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan mahkamah agung RI. melalui pertimbangan tersebut, maka pengawasan preventif dan represif perlu menetapkan keputusan sekretaris mahkamah agung mengenai petunjuk pelaksanaan pembayaran a…