Ditapis dengan
Penataan Mekanisme Hubungan Antar Lembaga Negara
Salah satu yang menjadikan alasan untuk dilakukannya kajian penataan mekanisme hubungan antar lembaga negara adalah untuk mencari solusi ataupun strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi persoalan-persoalan disharmoni dalam hubungan antar lembaga negara yang telah dibatasi pada hubungan antar presiden dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, DPD, MK, MA, dan BPK menjadi fokus pada…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-3537-09-2
- Deskripsi Fisik
- xx, 315 hlm; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.598 Anw p
Mengungkap Kartel dengan Bukti Tidak Langsung
Peran hukum persaingan usaha dalam memerangi perjanjian kartel telah diakui oleh lembaga yang berwenang di bidang persaingan usaha di negara-negara maju. Pembuktian atas perjanjian kartel memerlukanbukti langsung. Akan tetapi bukti ini sulit ditemukan, karena kebanyakan perjanjian kartel dibuat secara lisan oleh para pihak. Oleh karena itu makalah ini menguraikan: 1) membedakan antara praktik r…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xxiii, 87 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.07 Men
Undang - Undang RI nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.
Yang dimaksud dalam undang-undang ini, Tata Usaha Negara adalah asministrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan / atau Pen…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 110 hlm, ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.06 Ind u
Bunga rampai refleksi satu tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia
Buku berupa bunga rampai ini, berisi pandangan yang beragam sebagai refleksi satu tahun komisi yudisial, berupa catatan dan kritik dari para penulis, yang terdiri dari hakim agung, akademisi, pengamat dan praktisi, selain dari anggota komisi yudisial. Tinjauan Komisi Yudisial dari aspek moral secara komprehensif, baik yang bersifat komparatif dalam kaitan dengan kewenangan Komisi Yudisaial di n…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xx, 537 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.010 56 Ind b
Analisis dan evaluasi hukum terkait peran lembaga keuangan non bank dalam ran…
Sebagai upaya pemerintah meningkatkan peran Lembaga Keuangan Non Bank sebagai alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif perlu deregulasi untuk mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh modal untuk membuka usaha, melakukan ekspansi ataupun untuk bisa bersaing di pasar internasional. Sejalan dengan itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan Revitalisasi Hukum jilid II, yaitu dengan menc…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-623-7918-02-8
- Deskripsi Fisik
- xiv, 262 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 332.102 6 Ind a
Analisis dan evaluasi hukum terkait tata kelola pemerintahan
Upaya pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu keniscayaan dan oleh karenanya perlu diikuti dan dikuatkan melalui perangkat peraturan perundang-undangan yang baik. Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan agar dapat memberikan konstribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan serta meningkatkan daya saing nasional, maka perlu me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-623-7918-00-4
- Deskripsi Fisik
- xii, 124 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.13 Ind a
Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang …
UU RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) sebagai dasar pelaksanaan paten di Indonesia dirasakan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana dalam penerapannya menimbulkan beberapa permasahan terkait dengan mengenai kualifikasi paten sederhana; invensi terhadap program komputer; invensi yang berupa temuan; batas waktu publikasi invensi; ketentuan kewajiban membuat produk/meng…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-623-7918-05-9
- Deskripsi Fisik
- viii, 136 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.048 6 Ind n
Analisis dan evaluasi hukum terkait optimalisasi pendapatan negara melalui pe…
Pengelolaan PNBP memang cukup problematis, apalagi PNBP adalah charge dari layanan publik pemerintah dalam hal ini Kementerian dan Lembaga. Pengelolaan PNBP selama ini masih menyisakan sejumlah masalah. Misalnya mulai dari belum optimalnya integrasi unit yang berwenang, integrasi administrasi, simplifikasi dan tertib jenis pungutan, serta monev. Karena sebagian PNBP nature-nya tax, semisal roy…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-623-7918-03-5
- Deskripsi Fisik
- xiv, 168 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 336.102 6 Ind a
Konsep hakim pengawas dan pengamat dalam sistem peradilan pidana terpadu di I…
Adanya kesenjangan antara ketentuan Pasal 277 - 283 KUHAP yang mengatur tentang tugas hakim pengawas dan pengamat untuk menjamin putusan hakim yang berupa perampasan kemerdekaan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan pengamatan terhadap perilaku narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan terhadap diri narapidana dengan adanya fakta hakim pengawas dan pengamat tidak dapat melaksanakan tugasnya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 157 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.010 72 Alb k
Analisis dan evaluasi hukum terkait kebencanaan
Menurut undang-undang penanggulangan bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam konteks ini hanya akan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-8815-99-4
- Deskripsi Fisik
- xiv, 550 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 363.302 6 Ind a
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah