Buku II cetakan pertama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI merupakan buku yang membahas pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan pada peradilan pidana umum. Teknis administrasi mulai dari penerimaan perkara, mendaftar perkara banding sampai dengan putusan, ini dibahas dengan jelas dibuku ini.
Tanah timbul dalam hukum pertanahan di Indonesia sering merupakan masalah karena belum ada pengaturan yang tegas tentang hak atas tanah timbul, luas tanah timbul pada umumnya sangat luas karena itu sering terjadi masalah dalam penanganannya. Buku ini membahas tentang Hak atas tanah dala sistem hukum pertanahan Indonesia; Hak atas tanah timbul (aanslibbing) dihubungkan dengan hak menguasai oleh …
Buku ini berisi keputusan bersama Ketua Mahkamah agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomo: KMA/005/SKB/VII/1987 Nomor: M.03-PR.08.05 tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan diri Penasehat Hukum; dan Nomor: KMA/006/SKB/VII/1987 Nomor: M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris
Inkuiri nasional untuk hak masyarakat adat sangat penting karena adanya multimediasi pelanggaran hak asasi yang dialami oleh perempuan adat atau masyarakat hukum adat di negara kita. Hutan bagi masyarakat adat khususnya perempuan, bukan hanya pertumbuhnya aneka ragam hayati namun disanalah sumber dan gantungan hidup, ranah spiritualitas, penyeimbang makro dan mikro kosmik. Komnas HAM memilih…
Buku ini berisi kumpulan artikel mengenai aspek hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum Islam. Kumpulan artikel ini terbagi menjadi 4 bagian. Bagian 1 membahas mengenai Arbitrase internasional dan kompetensi pengadilan negeri; Bagia 2 membahas tentang Sosialisasi penegakan syariah Islam menuju Rahmatan Lil'alamin; Bagian 3 membahas Konsep sosial politik umat Islam dalam perspektif nasional d…
Sebagai pelaksanaan undang undang no.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, (lembaran negara RI tahun 2004 no.8, tambahan lembaran negara no.4358, dipandang perlu menetapkan susnan organisasi dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan sekretariat pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
Perubahan sosisal baik akibat modernisasi dan pembangunan ekonomi maupun perpusbahan sosial yang terjadi karena adanya krisis ekonomi seringkali mengakibatkan berubahnya struktur sosial, pola masyarakat dan pola hidup suatu keluarga. Keadaan ini akan memberikan dampak yang negatif pada anak. Akibatnya banyak anak-anak yang menjadi korban maupun menjadi pelaku suatu tindak pidana yang akhirnya h…
Pada buku ini dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang memuat secara rinci dan lengkap tentang pembagian tata kerja pada masing-masing unit kerja. Buku ini merupakan pedoman tata kerja di Mahkamah Agung RI. Buku ini terbagi menjadi empat bagian yang pada bagian satu menjelaskan kedudukan dan fungsi MA-RI, lalu pada bagian kedua terdiri dari bidang kepaniteraan, bidang sekretariat jendral, dan b…