Laporan Study Visit ke Lembaga Peradilan dan Ceramah Umum Ketua Mahkamah Agun…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 Lap

HUKUM PERUSAHAAN ; PEMAKAIAN NAMA PT, TATA CARA MENDIRIKAN PT, CARA PENDAFTAR…

Edisi

cet ke 3

ISBN/ISSN

979-593-162-8

Deskripsi Fisik

XXIV, 615 HAL, 21 CM.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.66 WIJ H

Australian legal system

IndeksISBN 1-875114-42-4

Asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menguraikan masalah tanggung jawab hukum profesi dokter yang diakitkan dengan peralihan resiko melalui asuransi dalam perspektif perlindungan bagi pasien (masyarakat) dan bagi profesi dokter sebagai berikut: untuk mengetahui perkembangan pemahaman perbuatan melawan hukum serta dampaknya terhadap tanggung jawab hukum profesi dokter dan penerapannya dala…

Kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI Tahun 2007 s.d 2008 : Rakernas d…

Dalam buku ini berisi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tahun 2007 dan 2008 yang terdiri dari SEMA tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat; Biaya Administrasi; Petunjuk Pelaksanaan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan; Mutasi Hakim; Usul Promosi dan Mutasi Hakim dan Panitera. Selain itu terdapat Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 20…

Penetapan kinerja Badan Urusan Administrasi MA-RI Tahun 2013

Buku ini berisi penetapan kinerja Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2013 dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Kompilasi dan Re-Publikasi Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai cabang kekuasaan kehakiman berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan dalam hal sengketa tata usaha negara. Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-…

Buku Panduan dan Materi Munas Ikahi 26 Tahun 2010

Buku panduan ini berisi Surat Keputusan PP IKAHI, Daftar Peserta MUNAS, Pengurus Pusat IKAHI, Sambutan Ketua Umum PP IKAHI, jadwal acara, peraturan tata tertib, Rencana Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah TAngga, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TAngga, Rencana Program Kerja PP IKAHI Masa Bhakti 2010-2013, Program Kerja PP IKAHI Masa Bhakti 2007-2010, dan Daftar Anggota Komisi serta Tri Pr…

Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum

Perempuan seringkali menghadapi rintangan berganda dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi dan/atau…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan…

Undang-Undang tentang sistem peradilan pidana anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak di…