Peraturan Presiden RI Nomor 172 tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas perp…

Memuat tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, melalui PERPRES nomor 54 tahun 2010 dan penjelasannya.

Republik desa

Edisi

Ed. 1, Cet. 1.

ISBN/ISSN

979-41-4105-4

Deskripsi Fisik

xiv, 224 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

354 Ate r

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertahanan

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-769-180-6

Deskripsi Fisik

xxii, 224 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

354.34 Ari k

Negosiasi : sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa (APS) dan altern…

Sengketa dalam sistem peradilan diperlukan penerapan lembaga alternatife penyelesaian sengketa (APS) berupa arbitrase, mediasi dan negosiasi. Buku ini disusun sebagai upaya dukungan terhadap peranan badan kehakiman melakukan pembangunan hukum melalui proses alternatif penyelesaian sengketa dalam proses litigasi. Baik bersifat outside the court dan inside the court. Dikaitkan dengan proses litig…

Penanan kurator dalam pemberesan boedel pailit

Kepailitan bukan lagi semata-mata sebagai pemberi jalan keluar bagi masalah yang berkaitan dengan pinjam-meminjam uang, tetapi juga dapat memecahkan hal perikatan jual-beli barang yang bermasalah Karena salah satu pihak ingkar janji atau tidak memenuhi kewajibannya. Salah satu contoh adalah masalah yang dihadapi konsumen atau pembeli unit apartemen dan ruko di Jakarta yang kecewa karena pengemb…

Pengetahuan Lelang Negara (Penjualan Umum Oleh Kantor Lelang Negara)

Buku ini disusun berdasarkan teori-teori atau tulisan yang sudah pernah ada sebagai referensi dan pengalaman yang ditulis selama bertahun-tahun dibidang pelayanan lelang negara baik sebagai pejabat lelang kelas II maupun lelang kelas I dan staf bidang lelang dalam lingkungan direktorat jenderal pajak piutang dan lelang negara penjualan umum atau lelang negara ini sepintas memang kurang mendapat…

Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara

Edisi

Ed. 1, Cet. 1

ISBN/ISSN

979-421-896-0

Deskripsi Fisik

xiv, 236 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

355 Ada

Wewenang Mahkamah Konstitusi

Bibliografi

Reformasi hukum : rekonstruksi kedaulatan rakyat dalam membangun demokrasi

Kehadiran buku ini ingin menggambarkan tentang mandegnya proses reformasi di Indonesia. Pada bagian pertama buku ini memaparkan pemaknaan kedaulatan rakyat dalam implementasi kekuasaan, kedua berlangsungnya amandemen UUD 1945 yang tanpa arah, yang menunjukkan betapa reformasi hukum belum selesai, masih perlu reformasi hukum yang terarah, dan berpihak pada kerakyatan dan keadilan. Pada bagian ke…

Pidana kehutanan: konsep tindak pidana bagi penyelenggara kebijakan kehutanan

Penegakan Undang-Undang Kehutanan seharusnya menggunakan apa yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang tersebut yaitu siapa yang menjadi subyek tindak pidananya, obyek yang dilindungi, bentuk perbuatan beserta sanksinya. Dengan demikian akan mempertegas norma apa yang endak dilindungi dan ditegakkan melalui Undang-Undang Kehutanan.Buku ini menekankan pada larangan bagi pejabat yang sengaja tid…