Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah

Bibliografi

DINAMIKA DEMOKRASI, POLITIK DAN PEMERINTAHAN DAERAH Sentilan cerdas, dari Hu…

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-062-321-6

Deskripsi Fisik

vii, 324 hlm, 28 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Muh d

Manajemen Presiden Soeharto (Penuturan 17 Menteri)

Merupakan buku pertama yang mengupas praktek manajemen pak harto selama menjadi top manajer negara RI kurang lebih tiga puluh enam tahun ada tujuh belas angka keramat bangsa indonesia kabinet pembangunan yang menjadi narasumber pembuatan buku ini yaitu 14 menteri yang masih menjabat dan tiga menteri yang telah menyelesaikan masa jabatannya masing-masing memberikan masukan yang komplementer yang…

Rancangan Qanun Aceh : Tentang Hukum Jinayat

Dalam pelaksanaan nota kesepakatan antara pemerintah dan gerakan aceh merdeka pemerintah dan gerakan aceh merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik aceh secara damai, menyeluruh berkelanjutan dan bermartabat bagi semua dan para pihak untuk meciptakan kondisi sehingga pemerintah rakyat aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan,…

PEMBIAYAAN PERTAHANAN DALAM APBD

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-97695-13-2

Deskripsi Fisik

x, 64 hlm 17 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 4 Ang

PEMBIAYAAN PERTAHANAN DALAM APBD

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-97695-13-2

Deskripsi Fisik

x, 64 hlm 17 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 4 Ang

Hukum Keuangan Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 152hlm; 23cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.43 Ria h

Audit sektor publik

Buku ini adalah salah satu dari sedikit buku yang membahas tentang upaya menciptakan Pemerintahan yang akuntable, yang memenuhi kriteria good govermance

Hukum Keuangan Negara

Buku ini bertujan untuk mengatasi kelangkaan literatur bagi mahasiswa yang menuntut ilmu pada jenjang pendidikan Strata satu, dua, dan tiga pada bidang ilmu hukum, ilmu keuangan, dan ilmu ekonomi.Dianjurkan bagi kalangan pengelola keuangan negara yang ber

Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Industrial

Tahun 2005 Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mulai berlaku di Indonesia. PHI merupakan peradilan khusu yang berada di Pengadilan Negeri. Peradilan khusu ini hanya menangani perkara khusus, yaitu perselisihan hubungan industrial, yangterdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentigan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan perseisihan antar serikat pekerja. Hokum …