Tidak hanya sekedar menjalankan program le desa - desa namun lebih dalam lagi, isi buku ini mengajak masyarakat desa agar semangkin kuat dan mampu berdiri tegak membangun desanya, memanfaatkan potensi sumber daya alamnya, secara mandir, merata dan pada akhirnya akan memperkuat negara Indonesia.
Antologi ini ingin menggugah hati para pengiat hukum akademi maupun praktisi untuk memanfaatkan kembali keadilan khususnya dalam bidang hukum pidana untuk menenjukkan bahwa masih banyak insan hukum yang peduli pada pencarian makna keadilan melalui pemikiran - pemikiran mereka tentang hukum pidana dan sistem peradilan.
Gagasan untuk melahirkan adanya peradilan etik di Indoesia menjadi pemikiran dari para pakar dan praktisi hukum. Munculnya lembaga-lembaga penegak etik diharapkan melakukan pengawasan etik secara objektif dan transparan, pada bab terakhir buku ini menggambarkan tentang perbandingan penegakan etik bagi hakim dibeberapa negara seperti di Amerika Serikat, italia, Turki dan Peru.
Buku ini berisikan tulisan - tulisan lepas untuk memenuhi undangan dari berbagai pihak sebagai pembicara maupun nara sumber, khususnya dalam beberapa forum yang membicarakan hukum tata usaha negara.
Merupakan hasil dari tesis yang di susun oleh penulis dalam bentuk buku.Ternyata sangat relevan dengan kondisi - kondisi ini yaitu maraknya tuntutan reformasi pengadilan pajak yang akan diikuti dengan rangcangan revisi terhadap undang-undang no 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak.
Perkembangan hukum peradilan Tata Usaha Negara terus meningkat sehubungan dengan lahirnya beberapa Undang-Undang yang merespon kemajuan teknologi informasi dan iklim demokratisasi akhir-akhir ini, seperti undang-undang keterbukaan informasi publik, undang-undang transaksi elektronik, undang-undang pemilihan umum dan terakhir undang-undang no 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yang…
Buku ini merupakan salah satu media publikasi data dan informasi yang terkait dengan situasi dan kondisi implementasi HAM yang relatif komrehensif yang sesuai dengan pasal dan Unadang-Undang No 39 tahun 1999 tentang HAM untuk memenuhi hak-hak warga negaranyan dalam bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan masyarakat adat.