Buku ini membahas tentang, memantapkan fungsi pengawasan sebagai upaya penyeimbangan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam rangka peningkatan kinerja perdilan.
Cybercrime adalah aktivitas manusia didunia mayantara (maya) yang menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan (misalnya akses ilegal, perusakan situs, intersepsi ilegal dan aktivitas) manusia yang menggunakan komputer sebagai sasaran kejahatan (misalnya pemalsuan kartu kredit, pornografi via internet) ketentuan hukum pidana yang mengatur kejahatan dibidang teknologi informasi lazim disebut cy…
Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan negara tertinggi menyadari perlu adanya inisiatif yang dapat terus mendorong tingkat konsistensi putusan pengadilan, dalam konteks kemudahan berusaha, yaitu konsistensi dalam perkara komersial. hal ini karena putusan merupakan hasil akhir yang diharapkan dari setiap proses penyelesaian sengketa di pengadilan, putusan yang konsisten akan memberikan pesan k…
Sasaran yang akan dicapai adalah sebagaimana prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan, sasaran nasional dalam rangka pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah menurunnya tindak pidana korupsi yang tercermin dari (1) tumbuhnya iklim takut korupsi ; (2) meningkatnya indek persepsi korupsi ; dan (3) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan kor…
Pemaafan adalah sejenis kebajikan, sebuah pemberian yang dilandasi ketulusan dan kesungguhan hati melalui uluran kasih saying yang sengaja ditujukan justru kepada pihak yang paling pantas untuk dibenci dan dimusuhi. Pemaafan adalah sebuah pemberian untuk pihak yang justru tidak pantas menerimanya, atau pihak yang tidak termaafkan (forgiveness is always as forgiving the unforgivable). Pemaafan j…
Pembentukan KUHAP sudah dimulai sejak tahun 2012, namun sempat terhenti karena saat itu sebagian besar pendapat menyatakan lebih baik menyelesaiakan KUHP sebagai hukum materiil terlebih dahulu baru kemudian KUHAP. KUHP disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 dan diundangkan dengan undang-undang nomor 1 tahun 2023. Dalam pasal KUHP tertulis bahwa KUHP mulai berlaku 3 tahun setelah diundangkan. Den…
Pelaku tindak pidana illegal fishing secara umum adalah setiap orang yang diartikan perseorangan atau korporasi. Mengenai korporasi, dalam buku ini diulas secara induktif, mulai konsep pertanggungjawaban pidana dalam negara hukum hingga pada pembahasan korporasi asing sebagai pelaku tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Penyajiannya disusun secara sistematis yang bertujua…
Buku ini secara komprehensif mengupas pokok-pokok pikiran UU np. 5 th 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat . Pembahasan dikupas baik secara teoritis mupun praktis meliputi implementasi pelaksanaan dan permasalahan yang terjadi dengan berlakunya undang-undang tersebut.