Buku ini mencoba melakukan tinjauan kritis secara yuridis dan dalam tataran implementasinya atas pelaksanaan sistem pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang berjalan selama ini, mulai dari pengungkapan konsep dasar hak menguasai negara atas bahan galian, filosofi tahapan kegiatan usaha pertambangan, pengaturan usaha pertambangan, konsep pengelolaan pertambangan yang baik dan benar sampai d…
Buku ini membahas mengenai teori, konsep, serta berbagai permasalahan dan solusi penyelesaian urusan pertambangan dari dimensi hukum dan perundang-undangan (law and regulations), saat ini masih belum komprehensif. Padahal permasalahan pertambangan seperti isu hukum mengenai konsepsi penguasaan negara atas pertambangan, renegoisasi kontrak pertambangan, penambangan dalam kawasan hutan, serta ind…
Di satu sisi, apa yang berkembang dalam seminar bisa menjadi masukan bagi pemerintah. disisi lain membagi informasi berkelompok. yang lebih luas akan menjadikan Undang-undang menerba lebih teruji kalau memang adu kelemahan, para pengambil kebijakan cepat menyadari kelemahan tersebut. Yang paling penting Undang-undang ini tidak menjadi macan diatas kertas.
Buku Undang-Undang Pangan ini dilengkapi Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencantuman Label Halal, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pendaftaran Makanan, Makanan Daluwarsa, Pemanis Buatan, Zat Pewarna Berbahaya, dan Persyaratan Kesehatan Jasa Boga. Selain itu terdapat juga Instruksi Presiden tentang Program Makanan Tambahan dan Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Impor Daging dan Pem…
Buku ini bicara tentang zapatisme/pergerakan solidaritas internasional di era globalisasi.
Industri pertanahan dab ekonomi suatu bangsa saling bertaut erat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif konsisten, Indonesia memiliki peluang emas san momentum untuk tumbuh sebagai pemain besar Industri pertanahan dunia. Akan tetapi masih banyak hal yang harus dikerjakan. Yang paling menentukan, di samping hal-hal terkait pengembangan industri pertahanan itu sendiri adalah affirmative action …
Buku ini secara rinci menggambarkan proses pembebasan tanah di kawasan waduk Kedung Ombo, khususnya taktik-taktik penekanan yang dijalankan oleh aparat pemerintah daerah terhadap para pemilik tanah. Juga menggambarkan secara cukup rinci perubahan-perubahan kebijakan pemerintah dalam soal pembebasan tanah dan pemindahan penduduk setelah menghadapi oposisi rakyat setempat.
Buku ini mengemukakan bahwa reformasi birokrasi di sektor irigasi, alih-alih berupaya mengubah fungsi birokrasi sesuai dengan perspektif dan prioritas tata kelola pemerintahan (yang baik) nasional dan global, seharusnya berfokus pada menghubungkan praktik birokrasi irigasi sehari-hari secara lebih efektif dengan kebutuhan dan aspirasi petani.