Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi

Walaupun politik pertanahan nasional tetap berdasarkan pada UUPA dan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Namun, setiap orde kekuasaan berbeda dalam mengimplementasikannya. Implementasi Politik Pertanahan Nasional Orde Reformasi, kiranya merupakan gugatan terutama terhadap Orde Baru, yang antara lain dalam segala macam pengalih-fungsian tanah rakyat; juga penguasaan/pemilikan tanah dengan sistem konglomer…

Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air : Undang-undang RI No. 37 Tahun 2014

Konservasi tanah dan air harus di selenggarakan dengan berasakan tangguing jawab negara partisfasif, keterpaduan, keseimbangan,keadilan,kemanfaatan,kearifan lokal,dan kelestarian serta bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjuttan sesuai dengan wewenang dan penguasaan atas lahan yang bersngkutan konservasi tanah dan air menjadi tanggung jawab…

Mediasi Sengketa Tanah : potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (…

Sengketa yang terkait dengan kepentingan para pihak paling efektif diselesaikan melalui mediasi, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Dibandingkan melalui pengadilan, penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih menghemat waktu dan biaya, tidak meninggalkan "luka" bagi para pihak karena tidak ada yang merasa dimenangkan atau dikalahkan. Buku ini memberikan informasi tentang sengk…

Himpunan Istilah pertanahan dan yang terkait

Bukan suatu hal yang aneh bahwa menulis satu istilah atau terminologi pertanahan terdapat beberapa versi dan tersebar di berbagai media massa dan dalam peraturan perundang-undangan. Istilah yang terkait dengan pertanahan tersebut antara lain dalam bidang lingkungan hidup, tata ruang, dan kehutanan. Isi buku ini sebagian besar bersumber dari peraturan perudnang-udnangan yang berlaku karena produ…

Memanusiakan Manusia : menata jiwa membangun bangsa

Sampai hari ini masyarakat cenderung menjauhi, membuang, bahkan memasung orang yang menderita gangguan jiwa. Keluarga malu dan masyarakat merasa terganggu kenyamanan dan keamanannya. Kondisi itu membuat gelisah hati Kusumanto. Buku ini tidak hanya menuturkan rekam jejak Kusumanto yang diakui sebagai Bapak Psikiatri Indonesia, tapi juga memberikan catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian sel…

Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia

Menurut Biro Hukum dan Organisasi Kehutanan, Hukum Kehutanan adalah kumpulan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan yang berkaitan dengan hutan dan pengurusnya. Adapun perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan. Substansi dari buku ini tertuang dalam beberapa poko…

Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Kehutanan tahun 1993 - 1994

Penerbitan buku ini berisikan beberapa Undang-Undang, Pereaturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan/Peraturan Menteri Kehutanan, Keputusan/Peraturan Menteri lainnya, Surat Keputusan Bersama dll, yang mengatur besarnya kegiatan pemerintah di bidang kehutanan yang dikeluarkan pada tahun 1993-1994.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas U…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

639.202 6 Dir u

Pereaturan perundang-undangan tentang benda cagar budaya

Benda Cagar Budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak dan ataupun benda alam ataupun yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Untuk melaksanakan tindakan penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan Benda Cagar Budaya, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang…

Manajemen Sumber Daya Manusia

Buku manajemen ini berisikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dari sudut pandang manajemen sumber daya manusia, yaitu dengan mengemukakan bahwa pada dasarnya keberhasilan organisasi dipengaruhi oleh perilaku karyawan. Diuraikan pula bahwa perilaku karyawan tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan ada yang menyebabkan, yaitu sikap terhadap perlakuan yang mereka terima …