Buku

Menggugat Peran DPR dan BPK dalam Reformasi Keuangan Negara

---

Pelaksanaan fungsi pemeriksaan BPK secara bebas dan mandiri sejak amandemen ke-3 UUD 1945 dalam praktiknya telah mengalami beberapa kemajuan, antara lain laporan hasil pemeriksaan BPK tidak lagi dikonsultasikan terlebih dahulu kepada presiden sebelum disampaikan kepada DPR, anggaran untuk pelaksanaan fungsi pemeriksaan tidak lagi di bebankan kepada pihak yang diaudit namun telah dianggarkan oleh BPK melalu APBN. Selain beberapa kemajuan, dalam praktiknya juga terdapat beberapa kekurangan, antara lain laporan hasil pemeriksaan yang mengandung dugaan tindak pidana korupsi masih dirancukan antara mall administrasi dan tindak pidana korupsi, BPK belum membentuk peraturan BPK tentang tuntutan perbendaharaan. Buku ini menjelaskan mengenai sistem pemeriksaan keuangan negara, pengawasan keuangan negara, serta peran DPR atas hasil pemeriksaan BPK.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

352.43 Ikh m

Penerbit

Malang : Intrans publishing., 2008

Deskripsi Fisik

xxx, 205 hlm.; 20 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-979-3580-31-3

Klasifikasi

352.43

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Keuangan negara

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Ikhwan Fahrojih

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar