Text

Kebijakan Formasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus diLuar KUHP diIndonesia

---

Buku ini menguraikan kebijakan kriminal sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan, kebijakan penanggukangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (Penal Policy), tahap-tahap fungsionalisasi kebijakan hukum pidana, pengertian korporasi dalam ilmu hukum pidana dan permasalahan kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang terbesar lebih dari 120 peraturan perundang-undangan khusus diluar KUHP di Indonesia baik yang sudah maupun yang belum terkodifikasi. Hal ini dibagi kedalam 3 (tiga) periode, yakni periode tahun 1950-1980an (20 undang-undang), a. periode tahun 1990-200 (35 undang-undang), dan periode tahun 2000-2017 (lebih dari 65 undang-undang) serta pada rancangan KUHP versi tahun 2015. Peraturan Jaksa Agung RI nomor PER- 028/A/JA/10/2014 tentang pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi dan peraturan Mahkamah Agung RI no.13 thn 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

346. 066 Dwi k

Penerbit

Jakarta. : Sinar Grafika., 2017

Deskripsi Fisik

xii, 600hlm.: bibl.; 23cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-979-007-753-9

Klasifikasi

346. 066

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Ed.1, Cet.1

Subjek

Hukum Perusahaan

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Dwidja Priyatno

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar