Buku

Parlimentary threshold dan ham dalam hukum tata negara indonesia

---

pemberlakuan parlimentary treshold dalam kontek penegakan hak asasi manusia , dari perspektif hukum tata negara indonesia memeng mengalami perdebatan yang cukup alot , prokonta tentang parlimentary treshold termasuk mensepakati bagaimana memberlakukan kursi yang diperoleh parpol tidak lolos PT seringkali debateble bahkan sempat dilakukan uji materi ,karena dianggap pasal 208 uu nomer 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR,DPD dan DPRD adalah inskunstional bahkan yang memberatkan partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya jumlah suara yang sah secara bertingkat ditingkat nasional , provinsi dan kabupaten kota untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR,DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota .

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

342 erf p

Penerbit

Malang : Setara Press., 2014

Deskripsi Fisik

XVII , 167 hlm ,; 23cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-164-208-5

Klasifikasi

342

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

hukum tata negara

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar