Pidana kehutanan : Keterlibatan dan pertanggung jawaban penyelenggara kebijakan kehutanan

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Text

Pidana kehutanan : Keterlibatan dan pertanggung jawaban penyelenggara kebijakan kehutanan

Wartiningsih - Nama Orang;

Dalam struktur hukum pidana undang-undang kehutanan dapat dikategorikan sebagai administratif penalal yaitu produk legislasi berupa perundang-undangan dalam bentuk administrasi ( negara ) yang memiliki sangsi pidana sebagai administrasi pena law jika dilihat dari sisifungsi hukum pidana dimaknai sebagai hukum pidana bersifat khusus ekstra perundang-undangan pidana denagan demikian akan mempertegas norma apa yang hendak dilindungi dan ditegakan melalui undang-undang kehutanan.